PANGKALPINANG, LASPELA – Hari-hari ini wacana terkait rencana Pemerintah menerapkan sistem rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia melalui KemenPAN-RB terus bergulir. Pemerintah berdalih, rasionalisasi tersebut dapat menghemat anggaran hingga 25% dari total anggaran belanja pegawai saat ini.
Seperti dikutip Kompas, Presiden Joko Widodo mengakui bahwasannya pemerintah memang akan melakukan rasionalisasi PNS. Namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara PHK, tetapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan calon PNS.
“Misalnya, satu tahun yang pensiun ada 12.000 orang. Lalu, pada tahun kelima, kami hanya akan menerima 60.000 (calon PNS). Artinya, itu berkurang banyak,” ujar Jokowi di Auditorium Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016) kemarin.
Dengan strategi itu, sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi Pemerintah Indonesia akan lebih berkualitas. Selain itu, belanja pegawai juga akan semakin efisien. “Kami ingin belanja pegawai kita bisa lebih efisien. Kalau itu dilakukan, suatu saat dapat tercapai sehingga (SDM birokrasi) betul-betul berkualitas dan belanja lebih efisien,” ujar Presiden.
Gubernur Babel Rustam Effendi pun menyambut baik rencana rasionalisasi PNS, namun dirinya berharap pemerintah bijak menerapkannya karena menyangkut hajat hidup banyak orang. “Iya, boleh mengurangi tetapi kepada mereka (PNS-red) yang bekerja tidak baik dan tidak disiplin. Ini kan menyangkut hajat hidup seseorang, jadi Pemerintah harus perlahan dan berpikir secara jernih untuk menerapkannya,”ungkap Gubernur Rustam.
Kalau ada PNS di lingkungan Pemprov Babel terkena rasionalisasi, jelas Rustam, akan diberikan bimbingan dan pelatihan ketrampilan untuk para pegawai itu. “Kalau ada pegawai kita kena, kita beri kompetensi keterampilan yang telah disiapkan melalui BLKI dan sebagainya agar keterampilan tersebut bisa digunakan dengan sebaik mungkin,”tuturnya.
Dia lantas meminta para PNS agar tidak memikirkan masalah rasionalisasi. “Itu baru wacana. Mudah-mudahan PNS kita tidak ada kena rencana tersebut, makanya bekerja dengan baik dan sepenuh hati,”imbuh Rustam.
PNS Jangan Resah
Terkait hal ini, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Drs. Tarmin. M.Si menuturkan sejauh ini pihaknya belum menerima petunjuk dari pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB.
“Kita belum terima petunjuk dari Pemerintah pusat tentang rasionalisasi ini, apakah itu bentuk PP atau kebijakan lainnya. Dan di lingkungan pegawai sini (Pemprov-red) telah mengetahui kabar tersebut baik dari media maupun dari rekan kerja mereka,”kata Tarmin kepada LASPELA, Selasa (7/6/2016).
Rasionalisasi PNS, sebutnya, dalam rangka mencari aparatur sipil negara yang berkinerja baik, disiplin dan berdedikasi sebagai abdi negera terlepas dari apapun latar belakang pendidikan.
“Kalau kinerja baik, disiplin tinggi dan loyal, maka walaupun golongan ataupun pendidikan rendah tidak diberhentikan tetapi walaupun S1 atau S2 namun berkinerja buruk tidak menutup kemungkinan berlaku rasionalisasi ini,” terangnya.
Meski begitu, Tarmin meminta para PNS se Babel untuk tidak resah terhadap rencana rasionalisasi ini asalkan tetap menunjukan kinerja sebagai abdi negara dengan sebaik mungkin. “Saya harap kepada pegawai sini jangan resah, tunjukan kita bekerja baik, disiplin dan berprestasi dalam bekerja sebagai aparatur negara maupun abdi negara,” pungkasnya berharap. (ar)
