Heri Erfian Reses, Warga Babar Curhat Mengenai Pembangunan

Reses anggota DPD RI, Heri erfian
Anggota DPD RI, heri erfian
Anggota DPD RI, heri erfian

Resess anggota DPD RI, Heri erfian di Muntok

MUNTOK, LASPELA— Anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD) Republik Indonesia(RI) Daerah Pilih( Dapil) Bangka Belitung(Babel), Heri erfian reses ke Kelurahan Sungai daeng Kecamatan Muntok. Pada kesempatan tersebut, masyarakat curhat minta perhatikan infrastruktur berupa pembangunan jalan, hingga peningkatan pelayanan pada sektor kesehatan dan kepedulian di sektor pertanian.

Salah seorang tokoh masyarakat Sungai Daeng, Suhendi mengatakan Babar memerlukan banyak perhatian dari Pemerintah Kabupaten Babar, Pemprov Babel hingga Pemerintah pusat. Perhatian yang dimaksud mulai dari pembangunan infrakstruktur berupa jalan raya, trotoar, penerangan jalan hingga pelayanan kesehatan.

“Untuk pembangunan jalan raya, kami berpendapat saat ini akses jalan dari Pangkalpinang menuju Muntok banyak berlobang ditambah minimnya fasilitas penerangan jalan sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas (lakalantas),”kata Suhendi dalam reses anggota DPD RI, Heri Erfian, Senin(16/05/2016) di Salah satu rumah warga Sungai Daeng.

Selain jalan raya yang statusnya milik Pemerintah pusat atau jalan Nasional, Suhendi menyebut jalan milik Kabupaten Babar seperti di Sungai daeng saat inipun membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Perlu dipahami bahwa Sungai daeng terletak di jantung Ibu Kota Babar yakni kota Muntok, akses jalannya yang padat selalu dilintasi pengguna jalan raya saat pergi ke kawasan wisata Sejarah Bukit Menumbing.

“Alangkah indahnya jalan Sungai daeng ini di perlebar, lalu dibangun trotoar biar lebih elok dipandang mata. Bukit Menumbing merupakan Icon dari kota Muntok, makanya segala sesuatu berkaitan dengan Bukit Menumbing harus dipercantik,”kata Suhendi.

Selain pembangunan Infraksturktur, Suhendi juga berkeluh kesah mengenai jaminan kesehatan rakyat yang semakin hari semakin ribet. Katanya iuran BPJS akan dinaikan lagi, sementara pendapatan rakyat khsusnya yang berprofesi sebagai serabutan hanya berpenghasilan pas-pasan untuk makan sehari-hari.

“Kami berharap pelayanan kesehatan di Babar ini murni geratis, lalu diberikan ke semua masyarakat yang berhak menerimanya jangan timpang pilih. Begitupun dengan pendidikan, harusnya program bantuan kepada siswa kurang mampu juga menjadi perhatian pemerintah mengingat masih banyak uang bangku saat tahun ajaran baru,”ungkapnya.

Sementara itu, Heri Erfian mengaku banyak mendapatkan aspirasi masyarakat Babar, semuanya bersifat umum. Aspirasi ini akan ia sampaikan ke Kementrian terkait dan Pemerintah Provinsi Babel serta Pemerintah Kabupaten Babar.

“Kalau berbicara tentang pembangunan fasilitas umum tidak akan habis-habisnya, Pemerintahpun pasti merealisasiknyanya berdasarkan skala perioritas. Disini kita di tuntut  untuk berjuang bersama-sama, agar apa yang diinginkan warga terealisasi sesuai harapan,”ungkap Heri erfian kepada LASPELA usai reses.

Khusus kesehatan, Heri erfian sependapat dengan warga Babar, bahwa pelayanan kesehatan geratis harus diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya bukan berdasarkan kedekatan seseorang dengan pejabat.

“Semua pelayanan kesehatan geratis, baik menggunakan APBN ataupun APBD Provinsi babel hingga APBD Babar harus diberikan kepada warga yang berhak menerimanya atau warga kurang mampu,”ungkap Heri erfian.

Terkait iuran BPJS yang bakal dinaikan sudah menjadi pembahasan tingkat pusat, kenaikan iuran ditunda.
“memang benar, boro-boro di geratiskan sepenuhnya pelayanan kesehatan. tapi, ini justru mau di naikan iurannya, otomatis menjeritlah rakyat Indonesia,”tuturnya.

Sesuai tugas Konstitusional seorang wakil rakyat, Heri erfian sendiri akan memperjuangkan Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK) untuk pembangunan di Babel. Menurutnya selama ini Pemerintah pusat sangat minim memberikan perhatiannya berupa anggaran ke daerah kepulauan, seperti Babel.

Menurut Heri erfian, tolak ukur Pemerintah pusat dalam mengucurkan DAK dan DAU berdasarkan luas daratan dan kepadatan penduduk, bukan luas lautan dan kebutuhan masyarakat terhadap laut. Sepatutnya daerah kepulauan seperti Babel  harus memperhitungkan berdasarkan luas lautnya, sehingga besaran DAK maupun DAU yang dikucurkanpun sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan Babel.

“Sektor pembangunan fasilitas umum di pulau-pulau kecil memang harus mendapat perhatian lebih, seperti pembangunan rumah pesisir hingga rumah masyarakat berdiam dipulau-pulau kecil. Lalu untuk menunjang perekonomian mereka, dengan membangun pelabuhan-pelabuhan barang maupun nelayan secara proposional yang selama ini kurang di perhatikan,”ulasnya.

Selain itu, kata Erfian untuk dana perimbangan atau bagi hasil juga harus disesuaikan, mengingat Babel merupakan salah satu daerah penyumbang Pendapatan Nasional terbesar pada sektor pertambangan timah.

“Dana perimbangan dari Pemerintah pusat ke daerah Babel menjadi perhatian serius, apalagi dalam menghadapi paska tambang saat ini memerlukan banyak fasilitas penunjang perekonomian,”ungkapnya.

Mulai dari sekarang, kata Heri erfian tidak hanya perhatian dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan saja. Ia meminta Pemerintah serius memanfaatkan lahan kritis menjadi bermanfaat untuk perekonomian masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan.

“Orang luar tahu, bahwa kita merupakan daerah penghasil lada berkualitas baik. Nah, Pemerintah juga harus fikirkan bagaiman kita memberdayakan petani dalam meningkatkan produksi lada kedepan. Lalu fasilitasi juga mereka untuk menjual lada ke pihak ketiga dengan harga yang cukup tinggi, jangan hanya tinggal diam melihat lahan yang berpotensi untuk dikelolah,”kata Heri.

Mengetahui banyak keluhan warga Babar, Heri erfian menghimbau agar masyarakat bersabar. Pihaknya akan memperjuangkan hak rakyat. Hanya saja rakyat harus bersatu dalam memperjuangkan haknya, jangan mau dipecah belah.(Ron)