PANGKALPINANG, LASPELA – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin membuka Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Arah Kebijakan Program Strategis Daerah bertempat di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang, Jumat (17/2/2023) sore.
Dalam Rakor tersebut tampak hadir seluruh Kepala Daerah atau Bupati/ Wali Kota se-Babel, kecuali Bupati Bangka Selatan dan Bupati Belitung Timur yang diwakili Wakil Bupati masing-masing.
Dikatakan Ridwan, kegiatan rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program strategis Pemprov Babel dengan Pemerintah Daerah/Kota se-Babel.
“Rapat koordinasi ini esensialnya untuk menata sinergi program strategis atau prioritas. Dimana kita berdialog, berdiskusi demi kemaslahatan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung,” ujarnya.
Dia menyebutkan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan komunikasi efektif terkait apa yang dijadikan program prioritas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Dan upaya yang dilakukan Pemprov Babel sendiri yakni pengalokasian dana. Kendati demikian intinya kita sudah melakukan penandatanganan kesepakatan apa yang menjadi prioritas. Kalaupun masih yang di luar ditandatangani ini, akan ditangani secara khusus oleh tim kerja bersama,” ucapnya.
Namun, terlebih dari itu semua, pihaknya ingin meningkatkan upaya pembangunan dengan sinergi yang baik antara Pemprov, Pemkab dan Pemkot. Program prioritas 2023 ini diantaranya masih terkait infrastruktur, pelayanan dasar seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, kemandirian pangan dan sistem logistik.
“Kendala pembangunan di daerah pertama ada isu dari waktu ke waktu kita rapat-rapat saja tapi tidak selesai-selesai, sebetulnya masalahnya gak sulit-sulit amat. Tadi sebagai contoh alokasi untuk pembangunan TPA regional dua kali anggaran dikembalikan karena tidak berhasil menyediakan lahan,” ujarnya.
Karena, dikatakan Ridwan bahwa sejauh ini Pemprov Babel pada tahun 2022 sudah banyak menorehkan prestasi berdasarkan evaluasi Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri.
“Kita termasuk provinsi dengan predikat kinerja baik berdasarkan beberapa indikator yang menunjukkan angka positif, yakni realisasi pendapatan, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, stunting, dan tingkat pengangguran,” ungkap Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI ini.
Selain itu, disampaikan Ridwan, dimana terkait infrastruktur jalan di Bangka Belitung kondisi jalan di Babel masuk kategori terbaik secara nasional.
Tak hanya itu mengenai Lampu Penerangan Jalan (LPK) juga menjadi program prioritas. Untuk LPJ ini di Babel dengan kebutuhan Rp170 Miliar, sementara Pemprov Babel telah mengalokasikan Rp35 Miliar.
“Masih banyak yang kurangnya, tapi kurangnya itu bukan kita tidak mau mengalokasi tapi kondisi teknisnya dan juga kepadatan penduduk di kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain itu juga permasalahan pendangkalan Muara Sungai Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka juga menjadi pembahasan dalam Rakor tersebut.
“Jelitik tadi kita bahas, disepakati untuk membuka alur, agar nelayan mudah keluar masuk, kita akan usahakan bersama, pemprov di depan, hal-hal yang akan menghambat, kita prioritaskan ini sebagai tanda petik darurat,” tuturnya.
Ridwan berharap nanti Bupati/Wali Kota dapat menyampaikan arah kebijakan dan programnya masing-masing.
“Karena di sini juga telah hadir bersama kita pihak-pihak terkait yakni PT Timah Tbk, Balai Wilayah Sungai Babel, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah (BPJN) Kep. Babel,” tutupnya.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Babel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta penandatanganan juga dilanjutkan antara Pemprov Babel dengan BPJN, PT Timah dan Kepala Balai Wilayah Sungai Babel.(chu)
