MUNTOK, LASPELA -Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bangka Barat (Babar) tidak mengalokasikan dana pengadaan alat tangkap dan fasilitas lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu para nelayan di wilayahnya.
Hal tersebut diungkapkan Kepala DKP Babar, Yopie Mardiana saat diwawancarai terkait bantuan apa saja untuk nelayan pada tahun 2023 ini. Menurutnya nilai APBD terlalu kecil sehingga tanggung atau tidak cukup apabila digunakan untuk pengadaan barang.
“Tahun ini sebenarnya kalau dari APBD kita belum ada. Anggaran kita kan kecil, jadi memang bantuan terkait dengan hal itu, anggaran kecil kalau dibelikan barang nggak banyak. Jadi sementara bukan diberhentikan, tapi kemudian ada nanti,” ungkapnya, Jumat (10/2/2023).
Yopie mengatakan, sudah sejak pandemi Covid-19 hingga sekarang tidak mengajukan pengadaan untuk nelayan melalui APBD dan bergantung dari pihak ketiga serta dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami ini terkait dengan bantuan itu APBD tidak mengcover kesitu, nggak ada. Karena kemarin itu ada covid itukan. Kami jadi dibiasakan mencari batuan dari CSR, kemduian dari kementerian, kemudian dari provinsi,” katanya.
Namun, Yopie membeberkan meskipun tidak mengharapkan APBD. Ia optimis bantuan untuk masyarakat nelayan tetap ada dari proposal-proposal yang pihaknya ajukan.
“Tapi masyarakat bantuan tetap ada, proposal saya suruh masukin segala macam, karena kami nyari bantuan dari APBN, Pusat, kemudian KKP dan CSR,” pungkasnya. (Oka)
