TOBOALI, LASPELA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan memprioritaskan beberapa program di tahun 2023 mendatang dengan angka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun.
“Kami prioritaskan infrastruktur, kebutuhan dasar empat program kayak UHC bentar lagi launching, semua janji politik, Insya Allah terpenuhi, tinggal memperbaiki infrastruktur yang terkadang di medsos ada keluhan yang baru sedikit sudah di tanam pisangkan repot kadang-kadang, tapi itu tanggung jawab pemerintah harus segera menjawab apa yang menjadi keluhan rakyatnya,” ungkap Riza di Toboali, Senin (5/12/2022).
Menurut Riza, kejadian yang menjadi evaluasi di tahun 2022 jangan sampai terulang lagi di tahun 2023, apalagi dengan keuangan di tahun 2023 sudah lebih baik.
“Saya tidak mau terjadi di tahun 2023, apalagi di tahun 2023 terjadi kesalahan dengan angka keuangan jauh lebih baik, nanti kalau penyerapannya jelek saya kena punishment pusat,” ulasnya.
“Daripada saya kena punishment pusat, mendingan eselon dua saya yang saya punishment jadi sudah ada kesepakatan,” paparnya.
Ia berharap para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ada keseriusan untuk penyerapan APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat, dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga terasa bagi masyarakat Basel.
“Mudah-mudahan ada keseriusan dari seluruh kepala dinas saya untuk menggunakan anggaran ini dengan baik sesuai regulasi yang ada,” harap Riza.
Riza menegaskan, ihwal adanya keterlambatan pembangunan infrastruktur di tahun 2022 ini, akan menjadi catatan merah bagi pemerintah guna dievaluasi di tahun 2023.
“Saya akan evaluasi keterlambatan pembangunan, pertama akan di evaluasi dari penunjuknya siapa, PPK nya, kenapa mungkin dari yang salah waktu pelaksanaan, mungkin lelangnya di pertengahan tahun,” tukasnya.
Untuk itu, ia menekankan kepala OPD se-Basel melakukan pelelangan proyek lebih awal di tahun 2023, tujuannya agar tenggat waktu penyelesaian pembangunan tepat waktu.
“Nah kenapa harus lelang di bulan Februari, harapannya semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan tidak mepet-mepet diakhir tahun dan penyerapan jauh lebih baik,” tandas Riza.
“Untuk upaya tahun depan kami akan mengevaluasi mulai dari PPK hingga kepala dinas dan saya berharap tidak terjadi lagi,” sebutnya.
Sedangkan, Ketua DPRD Basel, Erwin Asmadi, menyebutkan pihaknya akan menegakkan fungsi pengawasan sebagai leading sektor terhadap pembangunan di tahun 2023 mendatang dengan menggandeng tim monitoring dan evaluasi (monev).
“Tahun 2023 mendatang kamibakan bersama-sama tim monev pemerintah daerah cek ke lapangan, karena apa yang disampaikan kenapa proyek ini terlambat dikerjakan akhir tahun karena lelangnya di akhir tahun,” sebutnya.
Bahkan, ia menegaskan jika tahun depan masih ada keterlambatan, maka anggaran pembangunan tersebut dialihkan ke kegiatan lain.
“Kalau terulang lagi kedepannya jika tidak bisa menjalankan dialihkan ke kegiatan yang lain saja yang lebih efesien,” tegasnya. (Pra)
