PANGKALPINANG, LASPELA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam menargetkan Pangkalpinang zero kasus stunting, meski Kota Pangkalpinang menduduki posisi kedua terakhir.
“Pangkalpinang harus menjaga nama baiknya, berads ditingkat kedua terakhir hal ini berarti masih ditemukan kasus stunting dan kita sebagai ibu kota merupakan barometer Bangka Belitung (Babel) kita harus malu dengan posisi ini,” katanya, Jumat (14/10/2022).
Hal ini bukan hanya tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA dan KB) saja, tetapi semua Perangkat Daerah (PD) dan stakeholder terkait.
“Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, semua PD Pemerintah Kota Pangkalpinang hingga Bulog yang merupakan penyedia bahan pangan melihat dari gizinya, hal ini sangat berpengaruh. Tidak bisa hanya satu kerjaan PD saja, tapi lagi-lagi bekerja sendiri tidak akan bisa,” tuturnya.
“Semua PD juga harus membuat program terkait hal ini. Sejauh ini ada Program dari Dinas Kesehatan yaitu penyediaan jamban, hal ini sangat berpengaruh kepada kesehatan lingkungan rumah,” tambah Radmida.
Rumah tidak layak huni juga, sambungnya menjadi PR bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menekan kasus stunting anak, dengan lingkungan rumah yang tidak layak, kotor dan tidak sehat berpengaruh besar pada kesehatan anak.
“Berpengaruh pada tumbuh kembang anak tersebut, lingkungan tidak sehat tentu akan menimbulkan beragam penyakit,” imbuhnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mengupayakan hal ini, karena ini juga merupakan amanah dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk menekan kasus stunting di Indonesia. (dnd)
