PANGKALPINANG, LASPELA –
Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), Selasa (5/9/2022).
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini turun ke jalan buntut kenaikan BBM yang diberlakukan pemerintah sejak 3 September 2022 lalu.
Mereka membawa spanduk bertuliskan GMNI Babel Menggugat, tolak kenaikan harga BBM. Spanduk berwarna merah dengan tulisan putih dan berisi empat tuntutan itu dipegang oleh beberapa orang mahasiswa.
Sayangnya, aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini hanya diterima oleh satu wakil rakyat di DPRD Babel, yakni Firmansyah Levi Komis III DPRD Babel, sementara anggota lainnya sedang tidak berada di tempat.
Hal ini juga memicu amarah massa, mahasiswa pun mengkritik dan mempertanyakan tugas dan fungsi DPRD Babel yang jarang ada di kantor pada hari kerja.
Ketua GMNI, Ahmad Subhan Hafiz dalam orasinya mengatakan kenaikan harga BBM dapat menjadikan inflasi di Babel semakin meningkat tajam.
“Kami menilai kenaikan harga BBM ini menjadikan inflasi semakin tajam, daya beli masyarakat akan semakin menurun dan tertekan,” ujarnya.
Ia pun menyoroti kebutuhan BBM bersubsidi di Babel cukup tinggi karena banyaknya aktivitas tambang yang sangat berdampak di masyarakat.
“Kelangkaan BBM sudah terjadi di daerah Bangka Belitung sendiri, harga eceran juga sangat melonjak tinggi, ini sangat tidak terjangkau di masyarakat kecil. Hal ini kemudian mejadi titik persoalan,” tegasnya.
Ia juga menilai pemerintah tidak punya empati menaikan harga BBM setelah masyarakat menghadapi pandemi covid-19.
“Pemerintah tidak punya empati ekonomi belum pulih tetapi sudah ditambah beban kembali dengan naiknya BBM bersubsidi,” tegasnya.
Selain melakukan aksi terkait penolakan BBM bersubsidi, GMNI juga meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas.
“Evaluasi BPH Migas, kami menganggap lembaga negara ini super power di bidang migas sendiri, dan BPH migas berfungsi menata, mengelola, dan mengawasi distribusi BBM kami menuntut presiden mengevaluasi lembaga tersebut,” teriaknya.
Pada aksi ini, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi; Menuntut pemerintah pusat mengevaluasi kinerja BPH Migas; Menuntut pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi, dan mendesak pemerintah daerah menyatakan sikap menolak kenaikan BBM bersubsidi.
Aksi massa ini juga dikawal oleh aparat kemananan baik dari Satpol PP Pemprov Babel dan anggota polisi. (rel)
