PANGKALPINANG, LASPELA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi massa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Babel dengan menyampaikan tiga tuntutan, dihadapan Wakil Pimpinan DPRD Babel, Selasa (30/8/2022).
“Pada dasarnya tuntutan pada hari ini kita menyambut intruksi dari PB HMI untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan penolakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik,” Kata Ketua HMI Cabang Babel, Yusuf kepada awak media.
Yusuf mengatakan, jika benar adanya kenaikan BBM oleh pemerintah pusat itu akan membebani masyarakat khususnya di Babel, karena secara logisnya BBM naik, maka tarif listrik juga naik, dan harga bahan pokok dan komoditi lain ikut naik.
Yusuf menjelaskan, kedatangan pihaknya disambut oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel ini, nantinya aspirasi mereka dapat dikawal dan disampaikan ke pusat.
“Harapannya ini bukan hanya formalitas saja, kita berharap dikawal dan disampaikan ke DPR RI dan Presiden terkait aspirasi dan penolakan HMI Cabang Babel,” harapnya.
Ia menambahkan, jika aspirasi mereka tidak digubris, pihaknya akan menggalang kekuatan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak.
“Akan hadir dengan jumlah yang banyak, hari ini sekitar 15 orang karena ini hanya keterwakilan ketua komisariat di seluruh kampus Babel,” ujarnya.
Adapun beberapa poin tuntutan yang disampaikan HMI dalam aksinya, mulai dari BBM, TDL dan mafia migas, yakni, pertama, menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat terutama kelas menengah kebawah yang mana kondisinya belum membaik pada masa pandemi COVID-19.
Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor MIGAS dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Hendra Apollo mengatakan, tuntutan mahasiswa itu adalah tuntutan yang cerdas, sebab bukan hanya menuntut, tapi memberikan solusi yang strategis.
“Tuntutan akan kami kirim ke DPR RI, semua surat yang masuk kita harus naikkan ke rapat Banmus, dari rapat Banmus baru kita putuskan surat ini layak naik atau tidak. Karena Banmus ini sidang tertinggi setelah paripurna, kita rapat di Banmus besok,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Menurut Hendra tuntutan mahasiswa untuk tidak terjadinya kenaikan BBM sangat logis, khususnya di Babel sangat disayangkan jika ada kenaikan.
“Karena mengingat inflasi kita 7,77 persen. Sementara BBM ini kenapa banyak yang menolak, karena dampak dari kenaikan BBM akan terjadi kenaikan yang lain,” jelasnya.
Ia menambahkan untuk solusi yang diberikan pemerintah yakni, pertama, memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, kepada masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku UMKM.
Kedua, membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, kendaraan umum dan kendaraan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus melalui pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.
Ketiga, mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi dan listrik.
Keempat, melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan kelima, mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.(chu)
