Data Kurang Valid
PANGKALPINANG, LASPELA- Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bakuda Babel) menggelar Rapat Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, Kamis (18/5).
Rakor yang berlangsung di Ruang Pertemuan BKPSDM Babel tersebut bertema “Mari Tingkatkan Koordinasi yang Bersinergi Antar Pihak Terkait untuk Menggali dan Meningkatkan Pendapatan Daerah Sektor Dana Bagi Hasil Guna Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.
Rakor dibuka Gubernur Babel diwakili Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Ir. H. Syahrudin M.Si. Turut mendampingi Syahrudin, Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bakuda Babel, Efendi Harun SH, serta narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Babel.
Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Syahrudin menyampaikan, sesuai UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta PP No 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan, salah satu Pendapatan Daerah bersumber dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari sektor Pajak. Pendapatan tersebut dijelaskannya, dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk mendanai kebutuhan Pembangunan Daerah.
“Realisasi sektor penerimaan ini, belum sesuai dengan harapan bila melihat Potensi Babel yang dimiliki. Padahal, Pemprov Babel masih bergantung pada penerimaan sektor ini. Hal itu disebabkan oleh kesulitan atas data-data yang konkrit dan valid, sehingga sulit mendongkrak penerimaannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan Informasi dan Data yang disampaikan kepada Pemprov Babel untuk diteruskan ke KPP Pratama setempat maupun ke Pemerintah Pusat,” kutip Syahrudin.
Pertemuan ini, lanjut dia, sebagai fasilitasi Pemprov Babel untuk menggugah semua elemen berpikir secara jernih, meningkatkan sinergisitas untuk saling mendukung demi pembangunan daerah di Babel.
“Realisasi penerimaan tidak akan meningkat secara signifikan tanpa ada tekad dan kerja keras untuk meraihnya. Kita harus Proaktif menggali semua Potensi yang kita miliki, dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, yang selanjutnya melakukan tindakan sesuai strategi yang kita bangun dan jalankan bersama,” tambah Syahrudin.
Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Bakuda Babel Efendi Harun, SH mengungkapkan, Rakor yang diselenggarakan ini bertujuan meningkatkan PAD, bersinergi dengan Kantor Wilayah Pajak dan Kantor Wilayah Perbendaharaan.
Lanjutnya, selama ini koordinasi yang telah dilaksanakan belum tercapai hasil yang maksimal. Bakuda, yang merupakan dapurnya Pemerintah Daerah dalam mencari Pendapatan Daerah, sekarang ini bukan hanya mengestimasi, tetapi membuat skenario berapa Pendapatan Daerah yang didapat setiap tahunnya.
Diakuinya, selama ini estimasi yang ditanamkan selalu meleset pada tataran Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan. Oleh karena itu, dengan rakor ini, diharapkan didapatkan rekomendasi yang dicapai, sehingga ke depan target atau rencana dan penerimaan yang telah ditetapkan akan tercapai.
Ia juga berharap, Pemerintah bisa mendorong Kanwil Pajak dan perbendaharaan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengetahui kepastian Dana-dana hasil tersebut. Juga diharapkan keterbukaan masing-masing Perangkat Daerah untuk menentukan besaran Wilayah yang dapat dihitung oleh KPP Pratama Babel.
Sumber: humasbabelprov
Editor : Stefanus H. Lopis
