PANGKALANBARU, LASPELA – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) terkait Pemberdayaan KUMKM Tingkat Provinsi Babel Tahun Anggaran 2022 di Hotel Grand Vellla, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (02/06/22). Rakorda KUMKM Tahun 2022 ini diikuti sebanyak 39 peserta yang dari Dinas Koperasi dan UKM se-Babel. Kegiatan ini juga menghadirkan nasasumber Sekretaris Deputi UKM KemenkopUKM, Pengawas Koperasi Ahli Madya Deputi Perkoperasian KemenkopUKM, Kepala Bid Digitalisasi Kadin Indonesia, dan Ketua Koperasi Pemasaran Gensa.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babel, Yulizar Adnan mengatakan, tujuan dari Rakorda ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan PDRB perkapita masyarakat, serta menunjang pembangunan berkelanjutan.
“Karena pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan melalui KUMKM harus terus digerak guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB serta pembangunan yang berkelanjutan,” kata Yulizar dalam sambutannya.
Dia menjelaskan, keterpaduan pengembangan KUMKM dari program dan kegiatan yang telah dilakukan dan dengan diagniosa yang sesuai dengan potensi daerah, dilakukan untuk menjawab tantangan yang terjadi. Pengembangan ini juga harus disesuaikan dengan arah kebijakan yang ditetapkan Kemenkop UKM mengingat anggaran yang terbatas.
“Program dan kegiatan pengembangan harus disusun secara selektif dalam rumusan dan usulan rencana pembangunan kedepan berdasarkan potensi daerah dan anggaran yang ada,” ujarnya.
Yulizar menyebutkan, kehadiran koperasi di Babel cukup besar dan tercatat hingga Maret 2022 terdapat 1.127 koperasi. Dari data ini, sebanyak 719 koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 37.784 orang. Kehadiran koperasi dapat menunjukan peran dan fungsinya sebagai soko guru ekonomi.
“Kehadiran koperasi harus mampu menunjukan peran dan fungsinya dalam perekonomian. Di mana meningkatkan kualitas koperasi lebih baik dari pada meningkatkan kuantitas koperasi. Koperasi berkualitas akan mampu menunjukan eksistensi sebagai soko guru ekonomi,” katanya.
Lebih jauh, Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong pertumbuhan dan peran UMKM. Tercatat hingga April 2022 terdapat sebanyak 161.186 UMKM. Dimana terdiri 124.601 usaha mikro, 2.900 unit usaha kecil dan 86 unit usaha menengah.
Kadis menambahkan bahwa pemberdayaan KUMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemberdayaan juga akan memberikan gambaran nyata terlaksananya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dengan adanya PP No 7 tahun 202, Menurutnya bahwa PP ini mampu meningkatan program dan dukungan bagi kemajuan UMKM. Semua fasilitasi dan program pun diberikan pemerintah untuk men-support perkembangan KUMKM di Babel.
“Semua fasilitasi dan program pun diberikan pemerintah untuk mensupport perkembangan KUMKM di Babel,” ujarnya.
Pemerintah terus mendorong kemajuan UMKM. Berbagai program pun dihadirkan seperti mempermudah pelayanan perizinan, dukungan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan, dan digitalisasi bagi UMKM.
“Program seperti fasilitasi halal, standar produk, kemitraan UMKM koperasi, digitalisasi, penerbitan NIB berbasis OSS dan promosi dan pemasaran berbasis e-commerce pun hadir dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM,” sebutnya
Dia berharap, rakorda pemberdayaan KUMKM ini mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan menjadi solusi atas permasalahan yang ditemui di lapangan.
“Rakorda ini diharapkan menghasilkan keputusan dan solusi yang tepat. Selain itu juga diharapkan terjalinya sinergi kita semua untuk menyukseskan program-program pemberdaayan UMKM guna terus men-support perkembangan UMKM di Babel,” harapnya. (wa)
