PANGKALPINANG, LASPELA – Panitia Khusus (Pansus) 12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang telah meneliti LKPJ Walikota Pangkalpinang. Hasilnya? Masih banyak yang harus dilakukan pembenahan.
Juru bicara (Jubir) Pansus 12 Rudi Kurniawan, dalam rapat paripurna yang diselenggarakan, Senin (18/4/2022) mengatakan beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.
Pertama, dalam penekanan jumlah pengangguran, hal ini mempengaruhi pertumbuhan laju ekonomi. Untuk itu, lapangan pekerjaan harus terbuka lebar, dan menyerap tenaga kerja bagi putra/putri terbaik Pangkalpinang.
“Harus terbuka lapangan pekerjaan ini, dan putra/putri terbaik kita menikmati, jangan lapangan pekerjaan yang tersedia di Pangkalpinang, justru diisi oleh tenaga kerja luar Pangkalpinang,” katanya saat memaparkan hasil kerja Pansus 12.
Bukan hanya itu, pembinaan UMKM diperlukan saat ini demi meningkatkan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, di dunia pendidikan, Rudi menuturkan perlunya peningkatakan penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dalam pelayanan jasa perlu segera diupayakan ketersediaan peningkatan anggaran kepada program kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa,” katanya.
karenanya, ketersediaan anggaran ini harus berbanding lurus dengan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan. Perlu adanya peningkatan serapan dana BOS.
“Karena capaian 100 persen dan data sangat diperlukan pendamping, sehingga secara persehubungan terutama dalam pengolaan BOP, sesuai ketentuan berlaku,” katanya.
Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah, juga menjadi perhatian Pansus 12. Mereka mendesak perlunya meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dan puskesmas yang selama ini dianggap tidak maksimal.
“Dengan SDM yang kurang yang dari tahun ke tahun jauh dari slogan ‘Kota Beribu Senyuman’, karena tidak tercermin oleh RSUD dan puskesmas,” ujarnya. (dnd)
