BATAM, LASPELA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menyampaikan usulan beberapa rencana proyek prioritas Bangka Belitung Tahun 2023, sebagai bagian atau pendukung pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas RI), Suharso Monoarfa.
Rencana Proyek Prioritas Bangka Belitung itu disampaikan Gubernur, dalam Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Gubernur seluruh Indonesia Tahun 2022 (Rakorgub) Wilayah Sumatera, di Ballroom Hotel Best Western Premier Panbil Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (23/3/22).
Didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Babel, Fery Insani, gubernur yang mendapat kesempatan di sesi kedua rakor bersama Gubernur Sumatera Selatan, Sekda Aceh, Sekda Nusa Tenggara Timur dan Sekda Nusa Tenggara Barat, Gubernur Erzaldi dihadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa Babel patut bersyukur sejak 2019 di tengah-tengah pandemi Covid-19 hingga sekarang, pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung masih yang tertinggi di Wilayah Sumatera.
Terakhir disampaikan Gubernur, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung di angka 5.05%. Begitu juga dengan garis kemiskinan yang semakin membaik hingga di atas rata-rata nasional menjadi tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan percepatan dalam pengembangan daerah di Bangka Belitung.
“Dari beberapa Proyek Prioritas yang kami usulkan kebanyakan adalah jembatan. Seperti penggandaan Jembatan Selindung, Jembatan Pilang yang sudah harus kita lakukan mengingat jalur transportasi tersebut semakin hari semakin padat,” jelasnya.
Selain itu Jalur Trans Bangka dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang di Belinyu juga menjadi salah satu yang diusulkan. Proyek Jembatan Bahtera sebagai akses penghubung antara Bangka Belitung dan Sumatera Selatan juga tak luput untuk diusulkan.
“Pembangunan-pembangunan tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan potensi-potensi yang dimiliki oleh Bangka Belitung salahsatunya adalah Komoditas Udang Vaname,” terangnya.
Selain fasilitas infrastruktur, dalam kesempatan itu Gubernur juga mengajukan fasilitas Pendidikan Vokasi.
“Kami mengajukan betul-betul kepada Bapak Menteri, berkaitan dengan fasilitas pendidikan vokasi kita, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang saat ini telah seluruhnya melakukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ini adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) kita agar lebih cepat ke depan,” terangnya.
Usulan lain yang disampaikan gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah Pengembangan Food Estate dengan memanfaatkan kawasan hutan yang sudah kritis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menjadikan kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan Ketahanan Pangan (KHKP). KHKP Bangka Belitung ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dengan pengembangan Lada, Pala, Cengkeh, serta dikolaborasikan dengan tanaman Porang.
Gubernur berharap usulan-usulan ini dapat disetujui oleh Pemerintah Pusat. Gubernur yakin dengan pembangunan-pembangunan tersebut, Bangka Belitung akan menjadi provinsi yang maju dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain.
Menanggapi usulan yang disampaikan gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas RI), Suharso Monoarfa mengapresiasi usulan lain yang disampaikan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman. Menurutnya pembangunan-pembangunan tersebut adalah urgent untuk dilaksanakan.
Seperti rencana pembangunan Jembatan Bahtera yang saat ini telah masuk dalam Rencana Induk Nasional dan menunggu pola pembiayaannya.
Usulan lain terkait jembatan dan pengembangan beberapa pelabuhan, juga harus dilakukan di Bangka Belitung sebagai Daerah Kepulauan.
Namun demikian pihaknya akan melihat usulan-usulan ini dalam rangka penajaman rencana proyek prioritas strategis di daerah yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.
Seperti yang dijelaskannya kepada seluruh gubernur yang hadir dalam rakor, dialog ini merupakan evaluasi terhadap usulan dalam rapat koordinasi yang telah diselenggarakan sebelumnya. Ada beberapa usulan masih perlu ditinjau ulang dikarenakan terdapatnya usulan yang masih bersifat kewenangan daerah, serta masih belum dipersiapkannya usulan tersebut dengan matang, termasuk kesiapan lahan khususnya untuk usulan yang bersifat pembangunan infrastruktur.
“Komitmen daerah yang kita perlukan. Usulan yang akan dibahas perlu memperhatikan aspek kewenangan dan kesiapan readiness criteria,” harapnya.
Selanjutnya menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, hasil dari pertemuan ini akan disinkronkan dengan pertemuan tingkat menteri dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang).rill/(wa)
