PANGKALAN BARU, LASPELA– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar kegiatan Pra Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2017 di Hotel Santika, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Rabu (8/3/2017).
Pelaksanaan Rakorda selama dua hari ini diikuti oleh peserta dari unsur BKKBN Provinsi dan OPD KB Kabupaten/kota se Babel, unsur Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan OPD yang menangani urusan Pemerintah Desa.
Rakorda dibuka langsung oleh Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Babel, Drs. Gusti Mansyah serta dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Wendy Hartanto, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dukcapil, Pengendalian Penduduk dan KB Babel, Kadis Kesehatan Provinsi Babel serta Kepala OPD KB Kabupaten/Kota se Babel.
Gusti Mansyah dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Rakorda ini merupakan tahun ketiga implementasi dari RPJMN 2015-2019 agar pelaksanaan program KKBPK dapat berjalan dengan baik.
“Perlu perhatian khusus dari seluruh jajaran BKKBN Provinsi, pemda kabupaten/kota, OPD KB serta mitra kerja dengan membangun komitmen bersama dalam upaya mencapai target dan sasaran RPJMN 2015-2019 khususnya tahun 2017 ini,” tegas Gusti.
Sasaran utama yang harus dicapai tahun 2017 ini kata Gusti ialah penurunan angka kelahiran total (TFR) dari 2, 6 (SDKI 2012) menjadi 2, 39 serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dokumen kontrak kinerja antara Kepala BKKBN RI dan Kepala BKKBN Provinsi Babel.
Gusti menjelaskan, untuk nenurunkan TFR tersebut harus ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan persentase angka prevalensi pengguna kontrasepsi menjadi 65,57 persen, meningkatkan peserta KB aktif menjadi 10,25 persen, menurunkan unmet need menjadi 8,17 persen, menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15 hingga 19 tahun menjadi 53, 40, menurunkan angka kelahiran oleh PUS kelompok umur 20 hingga 30 tahun karena angka kelahiran oleh PUS kelompok umur tersebut masih tinggi serta meningkatkan median usia kawin pertama pada wanita menjadi umur 21.
“Kemudian untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, harus meningkatkan cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK remaja,” tambahnya.
Menurut Gusti, keberhasilan program KKBPK ini hanya bisa dicapai melalui komitmen, dukungan dan peran serta dari stakeholder dan mitra kerja. (naf).
