JAKARTA, LASPELA– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan fakta tingkat ketimpangan sosial Indonesia yang masih tinggi dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan transfer ke daerah (TKDD) 2017 sekaligus knowledge sharing keberhasilan kepala daerah di Indonesia.
“Di manapun mereka berada kita tidak merasakan Indonesia yang sama,” ujar dia dalam sambutannya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017.
Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Tempo.co mencontohkan, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sangat rendah yaitu sekitar 2 persen, dengan tingkat kemiskinan 6,5 persen dan tingkat pengangguran relatif rendah 1,2 persen.
Kemudian Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pertumbuhan ekonominya tinggi yaitu 5,9 persen, tingkat pengangguran relatif rendah dibandingkan nasional yaitu 3 persen. Namun tingkat kemiskinan sangat tinggi mencapai 14,7 persen. “Terutama ini adalah karena di daerah NTT”.
Sedangkan Papua memiliki pertumbuhan relatif lebih tinggi dibandingkan Kalimantan, tapi tingkat kemiskinan sangat tinggi yaitu 22 persen dan tingkat pengangguran 5,5 persen.
Sri Mulyani menuturkan hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.
“Harusnya masyarakat di manapun dia berada, di manapun mereka dibesarkan, mereka berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama,” katanya.
Selanjutnya, Sri Mulyani menyoroti kesenjangan fasilitas dasar seperti akses air bersih, akses sanitasi, dan akses layanan kesehatan. “Kami melihat ketimpangannya masih sangat tinggi.”
Menurut dia ada kota dengan akses air bersih 100 persen, contohnya Banjarmasin. Di sisi lain ada daerah dengan akses air bersih baru 4 persen, yaitu Kabupaten Mandaramo. Begitu juga dengan akses sanitasi, ada daerah yang hampir 100 persen seperti Pangkalpinang, namun Gorontalo baru 36 persen dan Kabupaten Asmat hanya 4 persen.
Sedangkan, tenaga kesehatan yang paling tinggi aksesnya adalah di Banda Aceh dengan perbandingan tenaga kesehatan dan masyarakat yang dilayani 15:100 ribu hingga yang paling rendah 1,4:100 ribu.
Sri menambahkan untuk partisipasi tingkat pendidikan juga ada daerah dengan prestasi tinggi seperti Padang Sidempuan dengan 87 persen partisipasi sekolah tingkat sekolah menengah atas. Dan yang paling rendah adalah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yaitu hanya 7 persen.
“ini adalah tantangan realita dari Indonesia internal,” ucapnya. Sehingga, Sri berujar pemerintah dan seluruh masyarakat bersama harus memikirkan instrumen untuk mengurangi kesenjangan antar daerah.
Dengan demikian, Indonesia yang bersatu dalam kebersamaan dan kemakmuran serta kesempatan yang sama di masa mendatang dapat terwujud.
Sri menuturkan, kemiskinan dan kesenjangan dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Pertumbuhan tetap harus tinggi tapi inklusif, baik dari sektor produksi maupun dari sektor permintaan,” katanya.
Sumber: Tempo.co
