Oleh : Wina Destika
JAKARTA, LASPELA – Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program atau kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat dan daerah turut dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonsia.
Erzaldi didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perryanis, digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.
Kegiatan Rakornas yang dilaksanakan di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, SCBD Jakarta, Kamis (20/02/2020), dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri 2.000 peserta yang terdiri dari seluruh gubernur, bupati/wali kota, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta kementerian /lembaga.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan segera membenahi dan menciptakan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha. Dengan pembenahan tersebut diharapkan dapat turut mengerek peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang saat ini masih berada di peringkat 73 dalam Indeks Kemudahan Berusaha dari Bank Dunia.
“Saat ini, negara-negara tengah menghadapi kelesuan ekonomi yang tidak memungkinkan tumbuhnya perekonomian global. Dalam kondisi tersebut, satu-satunya upaya yang dinilai dapat menjaga sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional ialah berupa peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia. Karena pasarnya semuanya turun, enggak mungkin kita mau menaikkan ekspor. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya satu: investasi,” ungkap Presiden Jokowi.
Gubernur Kep. Babel, Erzaldi Rosman, sangat mendukung apa yang dibahas dan telah disepakati bersama dalam Rakornas Investasi Tahun 2020 ini. “Kegiatan ini sangat bagus sekali, pembahasan terkait program penanaman modal antara pemerintah pusat dan daerah yang tujuannya agar berdampak pada peningkatan perekonomian dan pemerataan investasi di daerah,” kata Erzaldi.
“Rakornas Investasi kali ini sangat penting untuk melakukan percepatan investasi dengan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah,” jelasnya.
Dalam Rakornas juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU antara BKPM dan Polri dalam rangka pengamanan dan penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal. Dengan MoU ini diharapkan tidak ada lagi hambatan investasi yang berasal dari aparat pemerintah.
“Agenda tahunan ini tidak lagi menjadi ajang seremonial. Tapi tahun ini berbeda karena, beberapa kegiatan penting akan dilaksanakan pada tahun ini,” tutupnya.rill/(wa)
