Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang menjajaki kemungkinan wacana aglomerasi angkutan umum di wilayah ini. Keuntungan dari program ini diantaranya menjamin keteraturan angkutan umum, ketersediaan pelayanan, mendorong ketertiban berlalu lintas, hingga mengurangi pengguna kendaraan pribadi.
Wacana tersebut mengemuka dalam pertemuan Pembahasan Program Aglomerasi Perkotaan, yang digelar di Kantor Dishub Babel, di Air Itam Pangkalpinang, Senin, (27/1/2020).
Pertemuan yang dipimpin Kepala Dishub Babel KA Tajuddin, diikui sekitar 24 perwakilan dari perusahaan dan koperasi angkutan darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta DPD Organda Babel.
“Kita baru mewacanakan ke arah itu sesuai program Kementerian Perhubungan, makanya pertemuan dengan operator perusahaan dan koperasi serta organda ini, sebagai langkah awal,” ujar Tajuddin.
Ia mengatakan, Kementerian Perhubungan tengah menciptakan transportasi yang nyaman dalam mengatasi permasalahan angkutan umum melalui peningkatan pelayanan, efisiensi, dan koordinasi. Program yang dilakukan melalui aglomerasi ini mengintegrasi dan mengkoordinasi layanan transportasi darat, guna menunjang kelancaran mobilitas masyarakat dan pergerakan barang di daerah.
Meski Pangkalpinang terpisah secara administrasi dengan kota dan kabupaten di sekitarnya, namun pergerakan ekonomi serta aktivitas masyarakatnya berlangsung terbuka dengan mobilitas yang mulai tinggi.
“Diarahkan semuanya terintegrasi dan terkoordinasi, agar penumpang merasa nyaman dalam pelayanan transportasi,” tambahnya.
Dijelaskan Tajuddin, program ini menawarkan skema buy the service atau pembelian layanan oleh pemerintah dari penyedia jasa angkutan umum. Melalui pembelian layanan tersebut, para operator bus akan memperoleh subsidi atas jumlah penumpang.
“Pemerintah akan memberikan subsidi ketika jumlah penumpang bus tidak mencukupi dengan jumlah sheat yang tersedia,” terangnya.
Guna mewujudkan aglomerasi di Babel, Tajuddin mengajak penyedia jasa layanan angkutan umum untuk melakukan peremajaan dengan armada yang lebih baik. Hal ini untuk meningkatkan kelayakan dan layanan transportasi yang nyaman kepada masyarakat penumpang.
Ia menambahkan, armada yang baru akan dilakukan penyeragaman untuk semua jurusan. Pihaknya berencana menggandeng perbankan sebagai mitra peremajaan armada angkutan umum.
Pada tahun 2020 ini terdapat lima provinsi yang dijadwalkan menerapkan program aglomerasi, yakni Solo, Yogyakarta, Denpasar, Palembang dan Medan, dengan alokasi subsidi sebesar Rp 250 miliar. Ini bertujuan untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum
“Untuk memperkuat rencana kita, ada wacana perusahaan dan koperasi angkutan darat AKDP belajar ke salah satu kota tersebut, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran awal tentang bagaimana penyesuaian, koordinasi hingga penerapan aglomerasi ini,” imbuh Tajuddin.rill/(wa)
