Fendy : Kami Hanya Nelayan Kecil yang Berharap dari Hasil Laut
Oleh : Mahfur Al Hasan
SUNGAILIAT, LASPELA — Warga lingkungan Teluk Uber memprotes keras dengan adanya aktifitas pertambangan di perairan laut Teluk Uber, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Lingkungan setempat, Aliang mengatakan masyarakatnyatidak setuju jika Kapal Isap Produksi (KIP) beroperasi di perairan Teluk Uber, karena menurutnya wilayah Teluk Uber sendiri merupakan wilayah strategis yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.
“Alasan yang pertama karena Pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya ke pariwisata dan perkebunan ataupun pertanian, Jadi kami selaku masyarakat sangat mendukung sekali kebijakan itu apalagi pantai-pantai kita ini berada diwilayah yang sangat strategis, harusnya pemerintah bisa mengambil langkah tegas khususnya diwilayah teluk Uber sampai ke wilayah Puri Tri agung,” ungkap Aliang, Sabtu (4/1/2020).
Aliang juga mengatakan bahwa pihak perusahaan pertambangan memberikan kompensasi kepada warga setempat yang mendukung adanya KIP tersebut.
“Jadi masyarakat yang pro KIP ini kan mengharapkan kompensasi nah ini akan timbul situasi yang tidak kondusif. Masyarakat inikan diiming-imingi kompensasi, tapi kan kenyataan di lapangan tidak seperti itu,” terangnya.
Lebih lanjut, meski kewenangan atas IUP adalah milik PT Timah yang merupakan BUMN, ia meminta agar tidak ada aktifitas tambang apapun diwilayah tersebut mengingat Teluk Uber merupakan daerah lintasan event olahraga Internasional yang rutin digelar setiap tahun.
“Ya memang IUP itu punya PT Timah dan izin legalnya ada, tetapi tolonglah jangan ada diwilayah Teluk Uber karena ini wilayah yang jadi unggulan seperti pantai Tikus Emas, Tanjung Pesona, apalagi rute Triathlone kan melewati wilayah teluk Uber dan itu even Internasional,” jelasnya.
Untuk itu ia sangat berharap kepada Pemerintah agar dapat mengambil langkah tegas untuk dapat menyetop aktifitas tambang diwilayah tersebut.
“Ini tegas, artinya kami minta tolong kepada pak Presiden ataupun Pemerintah untuk menyetujui KEK yang ada di Teluk Uber ini serta mengambil tindakan tegas, jangan ada aktifitas tambang apapun diwilayah teluk Uber karena wilayah ini merupakan wilayah strategis yang dimiliki oleh Provinsi,” harapnya.
Sementara itu, salah satu nelayan Teluk Uber Fendy Budianto mengatakan menolak dengan adanya aktifitas tambang di perairan teluk Uber karena hal tersebut akan berdampak pada hasil tangkapan nelayan.
“Nenek moyang kami kan dari nelayan juga, jadi kami tidak setuju adanya KIP, kami ini hanya nelayan kecil yang menangkap ikan dipinggiran kalau dihantam dampak KIP jadi apa nantinya dan ini jelas berdampak pada penangkapan kami, belum lagi ponton bagaimana nanti kami bisa bekerja karena ponton ini lebih parah,” terangnya.
Terkait dengan adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan penambang, ia mengatakan tetap akan menjalankan profesinya sebagai nelayan.
“Kompensasi itu tidak seberapa, dampak nya anak cucu kita nanti bagaimana kedepan, kalau bisa pertambangan ini dihentikan, karena kami ini hanya nelayan kecil yang bisa mengharapkan dari hasil laut, dan disitulah keahlian kami,”pungkasnya. (mah)
