Oleh: Nopranda Putra
PANGKALPINANG, LASPELA – Politisi senior PDI Perjuangan asal Bangka Belitung, Rudianto Tjen angkat bicara terkait formulir Kesiapan Financial Bakal Calon yang diberikan PDI P kepada bakal calon sebelum ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusungkan oleh PDI P untuk maju pada Pilkada serentak di Bangka Belitung 2020 mendatang.
Ia mengungkapkan formulir tersebut bukan mahar yang diberikan kepada bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang maju dari PDI Perjuangan.
“PDI Perjuangan dari dulu tidak ada isitilah mahar seperti itu tidak seperak pun, justru PDI Perjuangan sering melihat bahwa dengan kemampuan calon sudah bekerja maksimal, tapi duitnya tidak cukup kita bantu,” kata Rudianto Tjen yang juga Anggota DPR RI, Sabtu (21/12) di Hotel Sahid Bangka.
Hanya saja, lanjut dia PDI Perjuangan meminta bakal calon yang hendak maju dari PDI Perjuangan untuk mengisi formulir kesiapan financial tersebut, guna mengetahui bakal calon yang diusung itu mampu untuk berkampanye atau tidak.
“Cuma kita minta formulir kesiapan financial itu diisi supaya kita tahu kemampuannya bisa kampanye gak si calon ini, jangan omong kosong aja akhirnya gak bisa kampanye yang kita tanya untuk diri yang bersangkuatan bukan untuk PDI Perjuangan,” ujarnya.
Dijelaskan dia formulir itu juga untuk mengetahui biaya operasional yang akan digunakan saat kampanye yang diberikan. Apabila mencalonkan diri sebagai suara terbanyak harus banyak melakukan sosialisasi artinya sosialiasi itu memang butuh biaya, tapi kita tidak money politik kepada rakyat.
“Tapi ongkos ngumpul itu kan perlu seperti sewa tenda kursi, jadi kita mengecek jangan yang calon ini mengharapkan bantuan, kalau calon mengharapkan bantuan itu kalau calonnya populer banyak yang bantu, tapi kalau calonya tidak populer ini bakalan gak ada kampanye, nah ini hal yang demikian kita hindari,” jelasnya.
Sedangkan untuk patokan kesiapan financial, ia menuturkan PDI Perjuangan tidak ada memberikan standarnya kesiapan financial dari bakal calon itu. Kendati demikian, bakal calon harus mempertimbangkan jumlah penduduk didaerah masing-masing, kalau banyak biayanya juga besar.
“Kalau formulir itu masing-masing daerah berbeda biayanya, ada daerah penduduknya sedikit biaya pasti kecil. Jadi kita sesuaikan, kalau mempunyai kemampuan financial yang minimal yang bisa dipenuhiin, tentunya kita coba nanti cari solusi yang lain untuk membantu,” sebutnya. (Pra)
