Oleh: Nopranda Putra
TOBOALI, LASPELA – Ketua DPRD kabupaten Bangka Selatan (Basel), H. Sipioni menyerukan penolakan terhadap gerakan people power kembali muncul di di Bangka Selatan.
Menurut Sipioni, gerakan people power akan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu penolakan terhadap People Power harus tetap disuarakan.
“Demi keutuhan NKRI, gerakan tolak People Power ataupun Apa itu namanya sekarang harus tetap disuarakan,” kata Ketua DPRD Basel, H, Sipioni, Rabu (22/5).
Ia menghimbau kepada masyarakat Bangka Selatan untuk tetap menjaga kerukunan dan perbedaan pilihan tanggal 17 April 2019 sebaiknya segera diakhiri.
“Perbedaan pilihan itu biasa. Sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Gerakan-gerakan seperti people power itu menurut saya tidak ada gunanya,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk tetap menghormati semua proses pemilu hingga selesai. Mereka yang tidak puas atas hasil Pemilu 2019 bisa menempuh jalur yang sesuai dengan konstitusi.
“Bagi kami, proses demokrasi di pemilu telah usai. Kalaupun ada ketidakpuasan, silakan tempuh jalur hukum tanpa harus melakukan sebuah gerakan yang merugikan masyarakat kita sendiri. Ini hal biasa setiap lima tahun,” tukasnya.
Sebagai lembaga legeslatif, ia meminta DPRD Bangka Selatan berkomitmen mempertahankan keutuhan NKRI dan demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Sikap kami jelas, karena bagaimanapun keutuhan negara ini harus di atas segala-galanya. Termasuk hasrat untuk berkuasa. Kami ingin masyarakat ini dididik berdemokrasi secara sehat dengan koridor yang telah ada,” pungkasnya. (Pra)
