Oleh: Nopranda Putra
TOBOALI, LASPELA– Wakil ketua II DPRD kabupaten Bangka Selatan (Basel), Samsul Bahri meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah kabupaten (Pemkab) Basel lebih produktif dan pro aktif dalam menyikapi permasalahan maraknya aktivitas tambang di kabupaten Basel saat ini.
Ia menilai, Pemkab Basel harus ambil action terhadap aktivitas tambang yang mengganggu kenyamanan dan kepentingan masyarakat Basel, jangan sampai menjadi polemik di tengah masyarakat jelang Pemilu 2019 ini.
“Kalau dianggap penting kita bisa memanggil mereka, hanya kita lihat hal ini pemerintah ambil action duluan, baru melibatkan kita sebagai stakeholder dari salah satu komisi di DPRD Basel untuk membicarakan ini,” kata Samsul kepada wartawan, Selasa (2/4).
Ia menjelaskan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD yakni sebagai pengawasan jalannya pemerintahan, bukan leading sektornya di DPRD.
“Karena DPRD fungsinya pengawasan dan pemerintahlah tenaga teknis yang sangat mengetahui dengan duduk bersama bagaimana mencari suatu solusi terkait dengan persoalan tambang di Basel,” jelasnya.
Selain itu, ia menuturkan apabila diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Basel siap untuk berdiskusi dan memecahkan persoalan ini. “Dan kita siap dari DPRD, kapanpun kita siap dan di manapun kita siap membahas permaslahan ini,” tandas politisi DPC Gerindra ini.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah khususnya di SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Sat Pol PP Basel untuk ambil sikap dan tindakan, setidaknya teguran atau rekomendasi ke Pemprov Babel untuk turut menyelesaikan permasalahan tambang timah maupun pasir kuarsa di Bumi Junjung Besaoh ini.
” Kita mengingatkan pemerintah dalam hal ini, karena pemerintah mempunyai lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Pol PP untuk fungsikan alat ini,” tegas Samsul.
Ia berharap Dinas terkait untuk lebih proaktif, jangan hanya menunggu laporan, tapi harus berjalan, patroli terhadap kondisi. Dan apabila adabtidak sesuai harus memberikan teguran dan penindakan.
“Jdi mereka harus lebih proaktif, jangan hanya menunggu laporan tapi mereka juga harus berjalan melihat kondisi yang tidak sesuai dan mereka harus lakukan teguran sampai penindakan,” harapnya.
“Jangan kalau ada laporan baru mau kerja. percuma kita berikan anggaran setiap tahun kalau mereka tidak mempunyai fungsinya dan hanya diam-diam saja, dan itu kita harapkan,” lanjut Samsul. (Pra)
