Oleh : Herdian Farid Effendi
LASPELA – Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) merupakan satu-satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang berhasil meraih predikat BB atas kinerja hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).Senin,(29/01/2019).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) tahun 2018 kepada 174 Kabupaten/Kota dan 11 Pemerintah Provinsi di Wilayah Regional 1, yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, kepri, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat dan Banten.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi langsung menyerahkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 kepada pemerintah daerah di wilayah I, yang dihadiri oleh Deputi pelayanan publik,
Deputi bidang SDM, Deputi bidang reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur, dan pengawasan (Muhammad Yusuf Ateh), para Gubernur, Bupati/Walikota, Sekda dan Kepala OPD, bertempat di The Trans Luxury Hotel Bandung.
Pada penyerahan hasil evaluasi tersebut pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperoleh predikat nilai (BB). Adapun kategori nilai tersebut adalah A (80-90), BB (70-80), B (60-70), CC (50-60), C (30-50) dan D (0-30). Dalam penyerahan tersebut hanya satu pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat “AA” yaitu Provinsi Jateng, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mendapatkan predikat “B”. disamping itu, terdapat 5 kab/kota mendapat predikat D, 97 kab/kota mendapat predikat C, 162 kabupaten/kota dgn predikat CC, 185 kab/kota dgn predikat B, 40 kab/kota dgn predikat BB, dan 9 kabupaten/kota yang meraih predikat nilai A. Untuk predikat nilai “BB” di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya Kabupaten Bangka tengah lah yang mendapatkannya.
Dalam sambutannya Menteri PAN-RB, Syafruddin menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi kepada hasil serta manfaatnya.
“Saya sarankan segera lakukan replikasi ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam penerapan SAKIP nya,” tegasnya saat memberikan arahan pada Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I
Syafruddin juga mengapresiasi capaian yang telah didapat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat baik hingga sangat baik. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP tersebut sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Ini merupakan pertama kali dalam sejarah pelaksanaan akuntabilitas
kinerja. Rata-rata nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi adalah sebesar 67,28, meningkat dari tahun sebelumnya 65,86 dan masih dalam
kategori “B”. Dari hasil evaluasi pada tahun 2018, ini terhitung tingkat
Efisiensi didapat dari 25 provinsi dan 217 Kabupaten/Kota sebesar 65,1 Trilyun.
Sementara Bupati Bangka Tengah, DR Ir H Ibnu Saleh MM mengatakan bahwa birokrat harus merubah mindset dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan.
“Kita perlu bekerja secara terstruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Bangka Tengah yang lebih baik dan sejahtera serta unggul dan pada bulan ini (Januari) kita sudah banyak menorehkan prestasi,”tuturnya
Lebih lanjut Ibnu mengucapkan terima kasih kepada jajarannya, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala OPD dan Kepala Bagian yang telah bekerja keras selama ini dalam mendapatkan predikat nilai BB, ini tidak mudah untuk didapatkan, kedepannya kita harus lebih baik dan lebih meningkat kinerja kita dalam merencanakan kegiatan yg terintegrasi serta penggunaan anggaran.(hfe)
