PANGKALPINANG, LASPELA–Semenjak dilantik menjadi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sosok Hidayat Arsani merupakan harapan seluruh masyarakat dalam 5 tahun kedepan untuk melakukan pembangunan sesuai visi dan misinya menjadikan provinsi Bangka Belitung yang Berdaya saing dari seluruh aspek.
Tentunya perlu masukan, kritik dan saran dari seluruh elemen baik masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi-organisasi serta pengusaha-pengusaha yang ada agar arah pembangunan yang diinginkan tercapai.
Munculnya kritikan yang saat ini dilakukan oleh individu-individu tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Bangka Belitung terhadap pribadi Hidayat Arsani bukan lagi sebagai masukan, kritikan yang membangun tetapi lebih bernuansa politis dan tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar alasannya.
Partai Golkar Bangka Belitung menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian yang sah dan sehat dalam demokrasi.
Namun, ketika kritik bergeser dari substansi kebijakan ke ranah personal terhadap Hidayat Arsani, Ketua DPD Partai Golkar Bangka Belitung sekaligus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka hal tersebut patut dipertanyakan motif dan tujuannya.
Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bangka sekaligus anggota DPRD kabupaten Bangka, Riza Fahriansyah S.Si,M.Kes mengatakan Golkar selalu membuka ruang kritik, selama disampaikan secara objektif, proporsional, dan berbasis kewenangan.
“Kami menghormati kritik terhadap kebijakan. Itu wajar dan dijamin konstitusi. Tetapi jika arah kritik sudah menyentuh ranah personal, apalagi menyasar ruang privat, maka publik berhak bertanya ini kritik kebijakan atau ada kepentingan lain di baliknya,” ungkap Riza Fahriansyah, Selasa (30/12/2025).
Riza menilai kecenderungan personalisasi kritik justru berpotensi mengaburkan persoalan yang sesungguhnya.
Dalam sistem pemerintahan, kata dia, tanggung jawab pembangunan daerah dibagi secara jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Tidak semua persoalan daerah bisa dibebankan kepada gubernur. Ada pembagian kewenangan yang tegas. Jika semua masalah ditarik ke satu figur, maka diskursus publik menjadi tidak sehat dan kehilangan pijakan objektif,” katanya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kota Pangkalpinang fraksi Golkar , Ady Irawan.
Ia menilai kritik yang efektif seharusnya berangkat dari data, capaian, dan evaluasi waktu kepemimpinan yang masih relatif singkat/
“Pemerintah Provinsi telah menunjukkan sejumlah indikator kinerja yang terukur, mulai dari pengendalian inflasi, efisiensi anggaran, hingga penguatan tata kelola yang berorientasi pada pencegahan korupsi. Ini tentu layak dinilai secara objektif,” jelas Ady.
Menurut Ady, demokrasi akan kehilangan kualitasnya jika kritik tidak lagi diarahkan untuk perbaikan kebijakan, melainkan untuk membangun stigma terhadap individu.
Golkar Bangka Belitung menegaskan, partai tetap mengedepankan sikap tenang dan rasional dalam merespons dinamika politik.
Namun, Golkar juga tidak akan tinggal diam jika kritik berkembang menjadi serangan personal yang melampaui batas etika, norma, dan hukum.
“Kami akan menyikapi setiap dinamika secara terukur, konstitusional, dan bermartabat. Jika ada pihak-pihak yang terus mendorong narasi personal dan tidak objektif, tentu ada mekanisme politik dan hukum yang akan kami tempuh,” tegas Riza.
Golkar mengajak semua pihak untuk menjaga ruang publik tetap sehat kritik tetap tajam, tetapi beradab; perbedaan tetap keras, tetapi berlandaskan etika dan hukum.
“Mari kita sama-sama kawal pembangunan di provinsi kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan bapak gubernur Hidayat Arsani sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama dapat tercapai sesuai dengan yang di cita-citakan,” pungkasnya.(wan)
Leave a Reply