Oleh :Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Muhammad Rizal Martua Damanik mengungkapkan program KKBPK harus terintegrasi dan sinergis dengan program prioritas pembangunan di daerah Pada era desentralisasi, dukungan dan komitmen pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terhadap program KKBPK mutlak diperlukan.
“Kami terus berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Mari kita perkuat sinergisitas lintas sektor antara provinsi dan OPD, serta dengan segenap pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksanaan program KKBPK,” ujarnya usai menghadiri Rakorda Program KKBPK Tahun 2018, di Hotel Santika, Selasa (13/6/2018).
Ia menyampaikan, Rakorda ini dapat menjadi forum untuk mulai mengidentifikasikan sinergisitas kegiatan dari OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang diperlukan, target yang mampu dilakukan sesuai dengan kapasitas APBD, peran pemerintah daerah dan substansi lainnya yang perlu dimasukkan dalam RKPD 2019.
“Diharapkan dapat terjalin koordinasi yang sinergis antara Provinsi dengan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam meningkatkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” terangnya.
Melalui Rakorda ini, lanjut Rizal Martua, Kampung KB sebagai fokus pembangunan keluarga, perlu bersinergi dengan Kegiatan dan Program Kementerian dan sektor lainnya. Dimana saat ini, Pemerintah sedang menyusun Rancangan RKP 2019.
“Tentu hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mulai melakukan penguatan kerjasama dan kemitraan program KKBPK dengan mensinergikan berbagai kegiatan Kementerian/Lembaga terkait ke dalam lokus Kampung KB,” ungkapnya.
Selain itu, Rizal Martua menyampaikan, BKKBN juga harus lebih fokus pada upaya menurunkan angka kelahiran. Hal ini penting dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga berkualitas guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
“Upaya dimaksud dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Peningkatan ketahanan keluarga, termasuk ketahanan remaja dan pengendalian penduduk,” ungkapnya.
Bukan hanya itu saja, Rizal Martua menjelaskan, Peningkatan kualitas remaja melalui pelembagaan dan pembudayaan Program Generasi Berencana (Genre) melalui peningkatan peran serta sekolah atau kampus tempat dimana remaja beraktifitas serta dukungan keluarga dan masyarakat.
“Selain itu pemanfaatan data kependudukan berbasis keluarga perlu di optimalkan sebagai data basis dalam penggarapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Untuk itu penyediaan dan pemanfaatan data keluarga, hasil-hasil survei dan penelitian perlu dioptimalkan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, Sebagai tindak lanjut proses pengalihan status PKB/PLKB maka perlu adanya percepatan penataan pengelolaan penyuluh KB dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas penyuluh KB dalam mengelola dan melaksanakan program KKBPK serta penguatan kerja lini lapangan.
“Harapan besar saya ke depan keberhasilan program keluarga berencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera,” tutupnya. (Wa)
