Babel Bidik Kemandirian Fiskal, Targetkan PAD Naik hingga Rp897 Miliar di 2026

PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menargetkan peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel, Rabu (13/11/2025), disepakati proyeksi kenaikan PAD dari Rp714 miliar menjadi sekitar Rp800 miliar, dengan potensi mencapai Rp897 miliar.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyebut keputusan ini mencerminkan optimisme terhadap kemampuan daerah memperkuat pendapatan tanpa ketergantungan besar pada dana transfer pusat.

“Kami di Banggar sepakat menaikkan target PAD. Ini sinyal positif bahwa Babel bisa lebih mandiri dari sisi fiskal,” ujarnya usai memimpin rapat di ruang Banggar DPRD Babel.

Kenaikan target ini, kata Didit, akan ditopang dari optimalisasi tujuh sektor pajak utama, antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

“Teknisnya akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar jelas dari mana potensi tambahan itu bisa digali,” tambahnya.

Rapat dihadiri oleh Penjabat Sekda Babel, anggota TAPD, serta perwakilan sekretariat DPRD. Pembahasan menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD Murni 2026 yang direncanakan bernilai sekitar Rp1,8 triliun. Agenda dimulai dengan laporan Komisi I dan berlanjut ke Komisi II pada sesi siang hari.

Menurut Didit, hasil pembahasan antar-komisi akan dirangkum Banggar untuk menjadi dasar nota keuangan dan rancangan akhir APBD 2026.

“Kami ingin pembahasan berjalan tepat waktu agar program pembangunan tahun depan bisa segera direalisasikan,” tegasnya.

Kemandirian fiskal disebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah dan DPRD Babel. Optimalisasi sektor pajak, efisiensi anggaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Jika target tersebut tercapai, Babel berpeluang memperkuat posisinya sebagai provinsi kepulauan dengan kapasitas fiskal yang lebih mandiri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (chu)