Gubernur Babel Kunjungi Warga Pulau Lepar Ajak Kembangkan Tanaman Kelapa

Avatar photo
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani, pada Senin (13/10/2025) pagi menjalani rangkaian agenda kerja lapangan di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan. Gubernur bertolak dari Terminal VIP Bandara Depati Amir, Pangkalpinang menggunakan helikopter milik Polda Babel sebagai moda transportasi udara, untuk mempersingkat waktu tempuh menuju lokasi kegiatan.

PANGKALPINANG, LASPELA–Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, pada Senin (13/10/2025) pagi menjalani rangkaian agenda kerja lapangan di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan menggunakan helikopter milik Polda Babel. Salah satu agenda yakni membahas potensi pengembangan program budidaya kelapa skala besar termasuk di Kecamatan Lepar, Kabupaten Bangka Selatan.

Hidayat Arsani menjelaskan pihaknya menggelar rapat dengan jajaran forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) Lepar membahas tentang program perkebunan kelapa nasional untuk menjadikan kelapa dari Bangka Belitung sebagai komoditas unggulan berskala dunia.

“Tanaman kelapa ini ke depannya menjadi akses dunia. Dampaknya diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat di Kepulauan Lepar,” kata Hidayat, Senin (13/10/2025).

Baca Juga  Gubernur Babel, Hidayat Arsani Siapkan Pembangunan Pulau Nasik

Hidayat Arsani menambahkan semua wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk pengembangan perkebunan kelapa termasuk empat desa di Kecamatan Kepulauan Lepar, seperti Desa Tanjung Labu, Tanjung Sangkar, Desa Penutuk dan Desa Kumbung.

“Segera dilakukan inventarisasi ada berapa ribu hektar nanti kita tarik investor yang akan mau masuk ke sini. Mudah-mudahan menjadi kenyataan bagi kita semuanya,” ujar Hidayat.

Program budidaya tanaman kelapa, masyarakat cukup menyediakan lahan atau memanfaatkan lahan tidur yang ada di skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hutan Kemasyarakatan (HKm). Masyarakat diminta agar bisa terlibat aktif dalam program ini, karena pemerintah hanya memfasilitasi dan mendorong investor. Akan tetapi, masyarakat yang akan memegang kendali atas lahan untuk perkebunan.

Baca Juga  Gubernur Babel, Hidayat Arsani Gunakan Helikopter Polda Kunjungi Warga di Kepulauan

“Masyarakat akan mendapatkan 20 persen dari produksi. Masyarakat hanya wajib menyediakan lahan, sedangkan pemerintah dan investor akan menyediakan keperluan lain. Mulai dari bibit, pupuk, hingga biaya pemeliharaan. Harga jual kelapa saat ini, jika masyarakat dapat 20 persen itu sekitar Rp7,5 juta per hektare per bulan. Kalau masyarakat punya lahan dua sampai tiga hektare bisa mendapatkan Rp20 juta per bulan,” ungkapnya. (*/chu)

 

Leave a Reply