TOBOALI, LASPELA–Dinamika petani di wilayah Bangka Selatan masih menjadi topik menarik selama sepekan. Mulai dari keluhan petani soal gabah kering yang tak dibeli Bulog dan akhirnya langkah cepat gubernur Babel, Bulog kembali membeli gabah petani. Bukan hanya itu, petani juga mengeluh soal ribuan hektare sawah petani di Desa Pergam dan Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, terancam mati suri akibat perluasan lahan perkebunan sawit di hulu Sungai Kemis yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung resapan air.
Aktivitas perambahan itu terungkap usai DPRD Babel menerima audiensi dari kelompok tani masyarakat.
Kemudian bersama Dinas Pertanian Babel dan Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Selatan meninjau langsung lokasi perambahan, Jumat (3/10/2025).
Hasil sidak lapangan DPRD Babel bersama dinas terkait diketahui total luas kawasan dirambah mencapai 400 hektar lebih.
Menyaksikan hal tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, dihadapan masyarakat langsung menghubungi Kapolda Babel meminta aparat turun tangan menindak tegas pelaku perambahan.
keresahan warga cukup beralasan lantaran debit irigasi terus menyusut dan mengancam keberlangsungan lebih dari 2.100 hektare sawah petani.
“Bukti-bukti akan kami kumpulkan. Koordinasi dengan Kapolda sudah dilakukan, dan pemerintah kabupaten harus segera bertindak agar kerugian petani tidak semakin meluas,” kata Didit, Sabtu (4/10/2025).
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel, Erwin Krisnawinata menyebutkan bahwa pihak kabupaten menyepakati akan menindaklanjuti temuan di lapangan.
“Selanjutnya mereka akan melaporkannya ke bupati, serta menghentikan sementara aktivitas perambahan hutan hingga ada kepastian hukum,” tegasnya
Terlepas dari persoalan keluhan para petani, Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, menegaskan kepada seluruh Dinas di lingkungan Pwmkab Bangka Selatan untuk lebih selektif dalam memilih kontraktor pelaksana pekerjaan infrastruktur.
Penekanan ini bukan tanpa alasan, mengingat kondisi cuaca di Kota Toboali yang kerap hujan dapat sangat mempengaruhi kualitas dan ketahanan hasil pekerjaan.
“Ini pesan utama saya untuk dinas-dinas, saya harap memilih kontraktor itu betul-betul cukup syarat dan objektif. Cari kontraktor yang memiliki jam terbang dan punya modal kuat,” kata Riza, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan, OPD tidak boleh sembarangan menunjuk pihak ketiga. Jika terjadi masalah di kemudian hari, para Kepala Dinas yang akan menanggung akibatnya.
Dan untuk meningkatkan pelayan kesehatan, sebanyak 117 Posyandu Berstatus Aktif. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Bangka Selatan, dr Agus Pranawa mengatakan keberadaan posyandu di Bangka Selatan terus meningkat setiap tahun dan menjadi tanda positif pemberdayaan masyarakat.
Ia menyebutkan, hingga September 2025 terdapat 122 posyandu yang tersebar di delapan kecamatan. Dari jumlah itu, 117 posyandu atau sekitar 95,12 persen berstatus aktif.
“Keberadaan posyandu yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menandakan sinyal positif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat,” katanya, Jumat (3/10/2025).
Agus juga menekankan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. (pra/chu)
Leave a Reply