Aktivitas Tambang Ilegal di Kelurahan Opas Indah Sudah Meresahkan, Pemkot Pangkalpinang Gelar Rapat 

PANGKALPINANG, LASPELA – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, memimpin rapat tindak lanjut terkait laporan aktivitas tambang ilegal di wilayah Kelurahan Opas Indah, yang belakangan meresahkan warga.

Dalam kesempatan tersebut, M. Unu menyoroti aktivitas tambang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan pada malam hari, yang mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat sekitar.

“Sudah sering dikeluhkan oleh warga. Aktivitas tambang ilegal ini dilakukan pada malam hari dan sangat meresahkan. Bahkan, ada aset pemerintah yang ikut terdampak,” tegas Unu, Selasa (16/9/2025).

Ia meminta kepada asisten daerah dan dinas-dinas terkait, terutama yang wilayah kerjanya terkena dampak, untuk segera melakukan inventarisasi terhadap kerusakan dan dampaknya.

Selain merusak lingkungan, aktivitas tambang ilegal ini juga dinilai dapat mengancam keamanan dan mengganggu fasilitas publik. M. Unu menyampaikan bahwa bahkan kantor pemerintah pun sempat mengalami kehilangan akibat aktivitas ini.

“Mudah-mudahan tidak ada pegawai kita yang terlibat. Saya harap semua pihak menjaga integritas,” ujarnya.

Unu menegaskan bahwa ini adalah kasus nyata yang tidak boleh disepelekan. Ia berharap aktivitas serupa tidak terjadi di wilayah lain, khususnya di daerah yang menjadi fokus Forkopimda.

Dalam rapat tersebut, masyarakat menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama unsur terkait segera melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal, termasuk penyitaan alat berat seperti ponton tambang ilegal.

Sebagai langkah awal, Pemkot akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta mengadakan patroli rutin dan berkesinambungan untuk mencegah terulangnya aktivitas tambang ilegal.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan renovasi dan reklamasi terhadap lokasi yang terdampak agar ekosistem sungai bisa pulih.

“Kami juga akan mendatangi warga dan nelayan yang terdampak. Dan kami minta semua pihak, terutama Satpol PP dan Forkopimda, untuk bersiaga,” kata Unu.

Pemerintah berencana membentuk Satgas Gabungan atau Tim Terpadu dalam menangani tambang ilegal ini.

Tim tersebut akan memiliki struktur kerja jelas, termasuk rencana aksi, pembagian tugas, serta penegakan hukum yang tegas dan terkoordinasi. (dnd)