Kadin Indonesia Gelar Rakornas Koperasi dan UMKM 2025, Usulkan 5 Juli Sebagai Hari Ekonomi Pancasila

Avatar photo
Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia resmi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan UMKM 2025 sebagai bentuk komitmen memperkuat peran koperasi dan UMKM yang menjadi fondasi utama perekonomian rakyat.

JAKARTA, LASPELA–Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia resmi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan UMKM 2025 sebagai bentuk komitmen memperkuat peran koperasi dan UMKM yang menjadi fondasi utama perekonomian rakyat.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa forum Rakornas Koperasi dan UMKM ini bukan hanya konsolidasi dunia usaha, tetapi juga langkah strategis mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan bersama pemerintah.

“Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus naungan dunia usaha, termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan UMKM, Nurdin Halid, menyampaikan usulan penetapan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila dan Hari Ekonomi Konstitusi. Menurut Nurdin, usulan ini berangkat dari semangat implementasi ekonomi Pancasila yang semakin nyata di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga  Dukung Program Presiden, Makan Bergizi Gratis, Kadin Kucurkan Rp 540 Miliar dari Kantong Pribadi Pengusaha yang Tergabung di Kadin untuk bangun 270 Dapur MBG

“Kami mengusulkan supaya ada Hari Ekonomi Konstitusi, Hari Ekonomi Pancasila, supaya negeri ini, yang tahun-tahun kemarin sangat liberal, cenderung kapitalis, itu sudah berubah menjadi ekonomi gotong royong, ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila,” jelas Waketum Kadin, Nurdin Halid, Rabu 20 Agustus 2025.

Ia menambahkan, dasar pemikiran usulan tersebut merujuk pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1-4, serta nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Nurdin menilai, pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi nasional.

Usulan penetapan Hari Ekonomi Pancasila dan Hari Ekonomi Konstitusi akan dibahas lebih lanjut dalam Rakornas Kadin yang berlangsung pada 19–21 Agustus 2025.

Setelah itu, Kadin juga berencana menggelar seminar di berbagai universitas untuk memperkuat narasi, landasan hukum, dan filosofi usulan tersebut. Nurdin juga menyatkan jika Kadin mentargetkan pengumuman resmi penetapan Hari Ekonomi Pancasila bisa dilakukan pada Oktober 2025.

Baca Juga  Dukung Program Presiden, Makan Bergizi Gratis, Kadin Kucurkan Rp 540 Miliar dari Kantong Pribadi Pengusaha yang Tergabung di Kadin untuk bangun 270 Dapur MBG

Rakornas Kadin 2025 menegaskan kembali pentingnya peran UMKM dan koperasi sebagai pondasi utama perekonomian nasional. Kadin menilai keberadaan UMKM bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari ekonomi gotong royong yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Baca Juga : Resep Bakso Mercon Pedas Kuah Kental, Sensasi Pedas yang Bikin Meledak di Mulut! Dengan Rakornas ini, Kadin berharap mampu memperkuat sinergi antara dunia usaha, koperasi, UMKM, dan pemerintah dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (*/net/rel/berbagai sumber)

Leave a Reply