PANGKALPINANG, LASPELA – Warga Desa Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan audiensi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (4/8/2025).
Kedatangan ratusan masyarakat Desa Batu Betumpang ke DPRD Babel sebagai bentuk penolakan keras kehadiran Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah sekitar.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya usai memimpin pertemuan mengatakan, pihaknya menerima aduan dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan terkait penolakan kehadiran Hutan Tanaman Industri (HTI) di Desa Batu Betumpang.
“Hari ini ada dua agenda dari masyarakat Kecamatan Bangka Selatan, yang mana mempermasalahkan tentang PT Hutan Lestari Raya yang menguasai HTI sebesar kurang lebih 31.000 hektar,” ujarnya.
Disampaikan Didit, DPRD akan membentuk panitia khusus untuk mengawal proses pencabutan izin HTI PT Hutan Lestari Raya di lima kawasan yakni Desa Batu Ketumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Tukak Sadai.
Lanjunya, dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan dimana kontrak HTI yang berlaku dari tahun 2017, hingga 60 tahun ke depan tidak masuk akal.
“Bayangkan, 60 tahun diserahkan kepada HTI, sedangkan sebelumnya masyarakat di situ, dari nenek moyang mereka, sudah berkebun karet, sebelum ada HTI, mereka hidup dari kebun, menyekolahkan anak-anak mereka. Ini akan kita perjuangkan,” sebutnya.
Lanjut Didit, pihaknya menyatakan komitmen untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak masyarakat.
“Kita akan mengundang pihak perusahaan terkait untuk audiensi di DPRD Babel dan perusahaan wajib hadir pada 8 Agustus mendatang,” jelasnya.
Selain itu, DPRD akan segera membuat surat penolakan HTI yang ditujukan langsung kepada kementerian terkait.
“Sebagai langkah terakhir, kami bersama kepala Desa dan masyarakat, akan langsung mendatangi kementerian di Jakarta untuk mempertegas penolakan ini,” ujar Politisi PDIP ini.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Babel menerima RDP dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Babel.
Sama halnya dengan APKASINDO, dikatakan Didit, pihaknya minggu depan akan ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan tim PKH pusat dan menyampaikan keresahan masyarakat Bangka Belitung.
“Audiensi ini menjadi langkah awal DPRD Babel dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mencari solusi atas permasalahan lahan yang kompleks ini,” tutupnya. (chu)
Leave a Reply