Pendapatan Belum Capai Target, DPRD Babel Sepakat Pangkas Belanja Daerah 17 Persen

PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel menyepakati pemangkasan belanja daerah hingga 17 persen dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi fiskal daerah yang belum optimal.

Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar menjelaskan hal tersebut usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD 2025, Kamis (31/7/2025).

“Karena ini perubahan, dan juga mengingat kondisi keuangan, berdasarkan KUA-PPAS kemarin sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah. Hanya penyesuaian dengan kondisi fiskal Bangka Belitung,” kata Eddy.

Pemangkasan anggaran meliputi belanja pegawai dan operasional pemerintah daerah.

“Pendapatan kita belum mencapai target, terutama dari sektor fiskal. Jadi ada belanja-belanja pemerintah, termasuk juga belanja pegawai yang harus dikurangi. Mungkin berkurang sekitar 17 persen dari semuanya, dibandingkan dengan APBD induk,” ungkapnya.

Meskipun angka pastinya masih akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar), DPRD dan Pemprov Babel menyepakati percepatan pembangunan rumah sakit spesialis jantung dan stroke sebagai program prioritas dalam APBD Perubahan 2025.

“Kita ingin percepatan pembangunan rumah sakit khusus secara spesialis, rumah sakit yang unggul dalam menangani stroke dan jantung. Ini sudah menjadi program unggulan dari gubernur,” terang Eddy.

Lokasi rumah sakit akan mempertimbangkan aksesibilitas, terutama kedekatan dengan bandara untuk memudahkan evakuasi medis.

Dia menambahkan, pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga menjadi perhatian, meskipun saat ini masih ada dukungan stimulan dari pemerintah pusat.

“Beberapa waktu ke depan ini ada stimulan dari pusat berkaitan dengan pemenuhan biaya P3K yang baru dilantik. Tapi setelah itu tentu daerah harus menyiapkan sendiri. Kita sudah berkomitmen untuk mengangkat honorer menjadi P3K, maka anggarannya harus kita siapkan,” tutupnya. (chu)