Gubernur Dorong Optimalisasi Pajak: 60 Persen Potensi Belum Tersentuh, Fokus hingga ke Pelosok

PANGKALPINANG, LASPELA — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menegaskan komitmen kuat pemerintahannya dalam mendukung langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Babel untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Menurutnya, optimalisasi pajak menjadi kunci untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan bersama DJP di Pangkalpinang, Selasa (29/7/2025), Gubernur Babel mengungkapkan bahwa hingga kini realisasi penerimaan pajak di Babel baru mencapai sekitar 40 persen dari potensi yang ada. Sementara itu, 60 persen sisanya belum tergarap maksimal, terutama di wilayah desa yang belum tersentuh oleh petugas pajak—baik dalam konteks pajak badan usaha maupun pajak perorangan.

“Harusnya surplus, tetapi baru 40 persen tersentuh, karena kekurangan petugas pajak ke desa-desa. Ini tugas saya (mengkoordinir) supaya petugas pajak jangan itu-itu saja yang ditargetkan. Ada 60 persen pajak di Babel yang belum tersentuh dari yang kecil sampai besar,” ujar  Hidayat.

Gubernur juga menyoroti pentingnya pendekatan yang edukatif dan humanis kepada masyarakat sebagai objek pajak. Ia menilai, pemahaman mengenai kewajiban dan hak perpajakan harus ditanamkan melalui sosialisasi yang menyeluruh, termasuk penjelasan mengenai sanksi dan denda secara transparan.

“Harus ada sosialisasi. Kita ingin pajak dibayar, begitu pula pemerintah. Perikanan belum tersentuh, perkebunan belum tersentuh. Bayar pajak sama saja menghalalkan kerjaan kita,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Hidayat berencana mengundang seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat desa hingga tingkat kabupaten dan provinsi, untuk duduk bersama membahas strategi percepatan penyerapan pajak.

Menanggapi isu internasional terkait tarif impor antara Amerika dan Indonesia, Hidayat menyatakan bahwa saat ini fokus utamanya adalah pada persoalan lokal yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti ketahanan pangan dan ketersediaan kebutuhan pokok.

“Kita jangan berpikir terlalu jauh. Lebih baik bagaimana kita fokus pada ketahanan pangan, sembako cukup untuk masyarakat. Kita pikir bagaimana masyarakat kita ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, bagus,” tutupnya. (chu)