22 Juli, 7.406 KK di Pangkalpinang akan Terima Bantuan Pangan Beras 20 Kilogram

PANGKALPINANG, LASPELA – Sebanyak 7.406 Kepala Keluarga (KK) di Kota Pangkalpinang akan menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram periode Juni-Juli dari Pemerintah Pusat. Penyaluran bantuan direncanakan mulai pada 22 Juli 2025.

Sebelum proses penyaluran dimulai, Bulog Subdrive Bangka telah melakukan serangkaian persiapan, termasuk perawatan dan fumigasi beras yang disimpan di Gudang Selindung.

Hal ini disampaikan oleh Syahrial, Supply Chain & Pelayanan Publik (SCPP) Bulog Subdrive Bangka.

“Sebelum kita melakukan penyaluran bantuan pangan alokasi Juni-Juli, di Gudang Selindung itu kita melakukan perawatan terlebih dahulu dengan cara fumigasi. Setelah itu, beras akan dibuka lagi agar hama-hama di dalam beras itu sudah tidak ada atau sudah mati. Jadi saat disalurkan tidak ada lagi komplain dari masyarakat,” ujar Syahrial, Kamis (17/7/2025).

Ia menjelaskan, metode fumigasi dilakukan dengan cara menyungkup beras dan memberikan zat berbentuk gas untuk membunuh organisme hidup yang mungkin masih ada di dalam beras.

Untuk penyaluran kali ini, Bulog mengalokasikan sekitar 700 ton beras dari total 2.300 ton stok yang tersedia di gudang. Beras telah dipacking dalam kemasan 10 kilogram dan siap untuk disalurkan.

“Stok kita saat ini 2.300 ton. Dari jumlah itu, 700 ton dialokasikan untuk bantuan pangan. Stok beras aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga kurang lebih satu tahun ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, Yiyi Zilaida, menjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data penerima mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial yang sudah diverifikasi dan dikunci di tingkat pusat.

“Data ini memang dari pusat, jadi kami di daerah tidak lagi melakukan verifikasi ulang. Namun jika saat penyaluran ada penerima yang menolak atau dinilai tidak layak, bisa dilakukan penggantian sesuai prosedur. Tetap ada berita acara yang harus ditandatangani,” jelas Yiyi. (dnd)