Babel Urutan ke-3 Korban TPPO Myanmar, DPRD Desak Percepatan Pemulangan 35 Imigran

PANGKALPINANG, LASPELA — Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menempati posisi ketiga terbanyak di Indonesia dalam jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Myanmar. Fakta ini mengungkap sisi kelam persoalan migrasi ilegal yang masih menghantui masyarakat Babel.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Babel yang menjadi korban TPPO, yang digelar di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Rabu (9/7/2025).

“Tentu kita merasa prihatin, dengan penduduk Babel yang hampir 2 juta jiwa, menjadi ironi karena kita justru menjadi korban nomor 3 terbanyak di Indonesia kasus TPPO Myanmar,” kata Didit dengan nada tegas.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah nyata dalam menangani persoalan ini.

“Kita minta secara bersama-sama menangani permasalahan ini, karena 75 korban TPPO telah dipulangkan, 35 lainnya masih dalam proses, dan data telah disampaikan ke Kemenlu dan Menkopolhukam untuk percepatan pemulangan,” ujarnya.

Dalam rakor yang dihadiri seluruh kepala desa dan lurah se-Bangka Belitung, Didit menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah desa sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini semua kepala desa dan lurah ikut hadir dalam rakor ini. Mereka sebagai gerbang utama di tengah masyarakat. Sebanyak 75 korban TPPO asal Babel sudah berhasil dipulangkan, dan 35 orang masih dalam proses pemulangan. Data ini sudah kami serahkan ke Kementerian Luar Negeri dan Menkopolhukam agar penanganan dan pemulangan dapat dipercepat. Mereka sangat ingin pulang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Didit menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kemenlu, Kemenkopolhukam, dan BP2MI, serta tengah mengupayakan dukungan anggaran untuk memfasilitasi kepulangan korban dari Jakarta ke Bangka.

“Kami sudah menyampaikan informasi lengkap, termasuk paspor dan jalur komunikasi, ke Kemenlu, Polhukam, dan BP2MI. Besok, kami berharap keluarga korban dapat hadir untuk bertemu dan saling terbuka. DPRD akan berupaya menganggarkan dana dalam APBD perubahan untuk membantu pemulangan mereka dari Jakarta ke Pulau Bangka,” tutupnya. (chu)