MENTOK, LASPELA — Bupati Bangka Barat, Markus mengambil kebijakan dengan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mencegah defisit berkelanjutan di Bumi Sejiran Setason.
Markus menyampaikan, defisit tahun 2025 akibat membayar hutang belanja tahun 2024 sebesar Rp48,5 Miliar, ditambah hutang BPJS Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp12 Miliar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bangka Barat periode 2021-2024, Bong Ming Ming mengatakan, pemotongan TPP PNS bukanlah tepat, mengingat perekonomian saat ini sedang terpuruk.
“Kalau bagi saya pemotongan TPP adalah jalan paling terakhir, kenapa seperti itu, karena kondisi masyarakat sedang sulit, kondisi ekonomi sedang sulit, apalagi terjadi penundaan pembayaran TPP sampai hari ini,” ucapnya, Selasa (8/7/2025).
“Saya rasa kurang tepat pemotongan TPP, saya menyakini masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa harus mengurangi TPP,” sambung Bong Ming Ming.
Dikatakan Bong Ming Ming, saat dirinya menjabat dulu, Kabupaten Bangka Barat juga mengalami defisit, namun banyak hal yang dapat dikurangi dari kegiatan yang tidak prioritas.
“Ya saya tidak tahu kondisi hari ini seperti apa, tapi yang pernah saya lakukan di awal saya masuk dulu, dengan kondisi defisit 150 miliar, terus pengurangan transfer pusat. Di situ lah kita lihat yang mana lebih prioritas, yang mana tidak prioritas, berhemat aja dulu, waktu itu yang pernah saya lakukan dulu,” katanya.
Diakui Bong Ming Ming, belanja pegawai memang banyak menyedot anggaran, tapi sebagai pimpinan harus mengambil keputusan yang bijak, namun apabila tidak ada lagi pilihan apa boleh buat mengurangi TPP PNS.
“Dikawal dulu dan lebih detail, yang mana bisa dikurangi, kalau ternyata memang tidak ada lagi yang bisa kurangi atau berhemat, ya sudah itu solusi terakhir pengurangan TPP. Memang harus diakui beban biaya pegawai sangat tinggi. Tapi TPP itu adalah hak ASN dan itu menjadi penyemangat mereka bekerja,” ujarnya. (oka)
Leave a Reply