MENTOK, LASPELA — Polemik hutang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar), dari rezim Sukirman-Ming Ming (Bersanding) ke Markus-Yus Derahman (Maknyus) sedang menjadi perhatian publik.
Bupati Bangka Barat Periode 2025-2030, Markus secara terbuka menyatakan terjadinya hutang pada tahun anggaran 2024, bukan kesalahannya.
Terlebih, Markus meminta solusi berupa pemotongan TPP PNS agar dimaklumi karena merupakan ujung dari masalah hutang warisan rezim lama. Bahkan, ia sudah menegur tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Tanggapi pernyataan itu, Wakil Bupati Bangka Barat periode 2021-2024, Bong Ming Ming mengakui hutang tersebut memang merupakan peninggalan rezimnya bersama dengan Sukirman. Tapi, ia juga membeberkan, saat pertama menjabat juga dapat warisan.
Saat dulu dilantik menjadi Kepala Daerah Bangka Barat, Sukirman dan Bong Ming Ming mendapat warisan berupa beberapa pekerjaan yang belum selesai. Di antaranya masalah defisit sekitar Rp150 miliar serta pembangunan gedung sport dan stadion.
Tidak hanya itu, ia menyebutkan juga dapat warisan dari rezim sebelumnya berupa pemotongan dana transfer pusat. Padahal saat itu kondisi sedang menghadapi pandemi Covid-19.
“Semua bisa kita lakukan, tanpa harus menyalahkan pemerintahan (Bupati Markus) sebelumnya, tetap kita bereskan ditambah lagi masyarakat bisa berobat gratis,” katanya, Selasa (8/7/2025).
Tugas yang belum selesai dan permasalahan defisit yang juga warisan rezim sebelumnya itu disebut Bong Ming Ming bisa ia selesaikan pelan-pelan bersama Sukirman tanpa persoalan.
Lebih lanjut, Bong Ming Ming menyampaikan permasalahan keuangan seperti defisit tidak hanya terjadi di Bangka Barat tapi di seluruh daerah. Sehingga ia merasa agak ganjal dengan sikap dan pola pikir Markus.
“Silahkan saja hari ini Pak Markus mengatakan seperti itu, namun saya sangat menyayangkan saja sikap dan cara berpikirnya, pola pikir Pak Markus seperti itu,” katanya.
Selain itu, Bong Ming Ming juga membanggakan hasil kepemimpinannya bersama Sukirman yang menurutnya telah berhasil menaikkan pendapatan asli daerah hampir Rp20 miliar pertahun.
“Bagi saya wajar-wajar saja, politik itu bisa apa pun. Yang jelas selama kepemimpinan kita terjadi kenaikkan PAD, hampir 20 miliar di sektor sederhana seperti parkir dan Menumbing. Itu peninggalan kami,” katanya. (oka)
Leave a Reply