Penerapan Bank Sampah Unit di Pangkalpinang, DPRD Apresiasi Upaya Pemkot Tangani Permasalahan Sampah

PANGKALPINANG, LASPELA – Bank Sampah Unit saat ini mulai diterapkan ditingkat Kecamatan di Kota Pangkalpinang.

Bank Sampah Unit yang juga dicanangkan bakal merambah ke tingkat Kelurahan ini menjadi suatu ide yang cukup baik menurut Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi.

Arnadi menuturkan, jika sebelumnya ia sudah mengusulkan hal itu beberapa tahun yang lalu, terlebih rencana road map pengelolaan sampah kota Pangkalpinang, sehingga memang harus segera dilaksanakan.

“Kami pikir kebijakan ini merupakan pengelolaan sampah di hulu dengan melibatkan unsur terkecil pemerintahan seperti RT dan RW, kalau di hulu berhasil maka akan mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Di daerah lain bahkan bank sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan pendapatan bagi rumah tangga,” tuturnya, Selasa (27/5/2025).

Pemerintah juga harus siap dengan tata kelolanya, ia menuturkan Pemerintah harus membuat peraturan yang jelas agar kebijakan ini memberikan dampak strategis bagi kota Pangkalpinang.

Tidak hanya itu, Arnadi juga mengatakan jika hal lain yang juga dapat di lakukan adalah mengaktifkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang sudah ada.

Pihaknya melihat ada yang belum maksimal dalam pengelolaan TPS3R yang dimana hanya dibangun sekedarnya saja.

“Tapi pengelolanya tidak di berikan pemahaman yang utuh terhadap manfaatnya, kalau saja di kelola dengan benar, baik masyarakat ataupun pengelola pasti mendapatkan manfaat juga. Bila perlu Tambah lagi TPS3R dan Bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang peduli dengan sampah,” tuturnya.

Pemerintah juga bisa menyisipkan program pengelolaan sampah dengan melibatkan organisasi pemuda untuk peduli lingkungan dengan menyisipkan program ban sampahnya, sehingga muncul kepedulian dari organisasi organisasi tersebut.

“Bahkan bukan hanya organisasi pemuda, tapi organisasi yang ada di Pangkalpinang harus dilibatkan dengan program Bank Sampah untuk mengurangi sampah yang sampai ke hilir,” tuturnya.

Sementara untuk produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah seperti kompos, kerajinan tangan dan sebagainya, Pemerintah harus siap merampungkan, contohnya bekerjasama dengan pihak lain yang siap memanfaatkannya. (dnd)