PANGKALPINANG, LASPELA – Ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) menyuarakan sejumlah isu nasional dan daerah untuk segera dituntaskan. Termasuk penggunaan anggaran di pemerintah banyak terserap untuk kebutuhan belanja birokrasi dibandingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi ini disampaikan mahasiswa di hadapan Gubernur Babel dalam aksi damai kemarin (7/5/2025).
Pemerintah diminta untuk memperhatikan sektor pendidikan terutama pendidikan gratis, serta peningkatan alokasi APBN 20 persen untuk pendidikan secara nyata.
“Karena kami melihat, banyak anggaran yang terserap pada belanja birokrasi, bukan langsung untuk proses belajar-mengajar dan alokasi harus diarahkan langsung ke sekolah, guru, fasilitas, dan peserta didik. Kita minta penuhi hak-hak pendidik seperti upah layak, jaminan kerja, kebebasan akademik, dan penghargaan terhadap profesi pendidik sebagai pilar utama pendidikan,” kata Wakil Presiden Mahasiswa UBB Azzah.
Tak hanya itu, mereka juga menyampaikan beberapa isu nasional maupun daerah, dengan harapan segera dituntaskan.
Mahasiswa menuntut merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 59 tentang tenaga kerja kontrak karena dapat mengkhawatirkan memberlebar ruang bagi pekerja kontrak untuk diperlakukan tidak adil.
“Untuk kita berharap ini dapat dihapuskan dengan sistem Outsoucrsing karena mempersulit jaminan kerja tetap atau kenaikan pangkat dan gaji, serta upah minimum lebih rendah dari pada pekerja tetap,” ujarnya.
Bukan hanya merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, ratusan mahasiswa UBB mendorong
Azzah menambahkan, pihaknya juga mendorong Pemprov Babel agar aktif menyuarakan terkait pengesahan sejumlah rancangan undang-undang.
“Sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, lalu juga sahkan RUU perampasan aset akan berdampak pada masalah ekonomi, hukum dan pajak. Perluasan lapangan pekerjaan, demi menciptakan ekonomi dan kesejahteraan buruh,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa atas kepedulian dan semangat mereka dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat.
“Saya memahami apa yang menjadi kegelisahan adik-adik mahasiswa. Isu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi memang menjadi prioritas utama saya. Saya berkomitmen hadir langsung dalam forum-forum mahasiswa untuk berdialog dan menyerap aspirasi tanpa menunggu didatangi,” ujar Hidayat.
Menanggapi isu ketenagakerjaan, Hidayat menjelaskan bahwa Provinsi Babel saat ini berada di posisi empat besar nasional dalam hal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh.
Terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan, Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan demi kemajuan bersama. (chu)
