JAKARTA, LASPELA– Uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi I DPR terhadap calon Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu (06/12), berlangsung tanpa penolakan. Dalam rapat yang berakhir Rabu sore, Komisi I akhirnya memberikan persetujuan pada Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI.
“Hadi kami nilai memiliki rekam jejak mumpuni dan memiliki kecakapan mengemban tugas Panglima TNI,” kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyahari kepada wartawan.
Usai memberikan restu, Komisi I DPR memberikan tiga pesan khusus kepada calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, salah satunya harus menjaga netralitas TNI dalam agenda politik nasional 2019.
“Catatan khusus yang sifatnya negatif tidak ada, hanya catatan umum bahwa diharapkan panglima baru bisa menjamin netralitas TNI,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta.
Dia mengatakan, netralitas TNI itu dibutuhkan terutama kaitannya dengan tahun politik dua tahun ke depan yang harus dilakukan sebagai bentuk menjaga profesionalisme TNI.
Kedua, menurut dia, Panglima TNI yang baru harus meningkatkan kualitas Alat Utama Sistem Senjata terutama keunggulan Alutsista udara dan laut. Hal itu, menurut dia, menjadi misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu menjadi poros maritim dunia.
Ketiga, menurut politisi PAN itu, Komisi I DPR mendorong Hadi berkoordinasi dan menjalin komunikasi efektif dengan Kementerian Keuangan untuk mengupayakan target anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB Indonesia.
Dia menilai 1,5 persen PDB itu bukan angka yang kecil karena 3-4 kali lipat dari APBN saat ini sehingga dari catatannya dengan kondisi ekonomi kurang menguntungkan dibandingkan lima tahun lalu, target itu didorong untuk direalisasikan.
“Tadi Pak Hadi menyanggupi permintaan anggota Komisi I DPR tersebut dalam uji kelayakan dan kepatutan,” katanya. (Antara)
Editor: Stefan H. Lopis
