Pulangkan Korban, DPRD Pangkalpinang Desak Pemerintah Saling Berkoordinasi ke Gugus Tugas TPPO

ilustrasi (ist)

PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang mendesak Pemerintah lebih aktif dalam pemulangan 60 warga Bangka Belitung (Babel) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perbatasan Myanmar-Kamboja.

Dari 60 warga Babel tersebut 30 diantaranya merupakan warga Kota Pangkalpinang.

Menanggapi hal ini anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi menuturkan jika Pemerintah harus mengambil langkah konkret agar korban-korban ini dapat kembali ke tanah air secepat mungkin.

“Kami meminta agar pemerintah segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Gugus Tugas TPPO terkait pemulangan korban, jangan menunggu terlalu lama terkait perkembangan kasus, melainkan harus aktif menjalin komunikasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses pemulangan,” kata Arnadi, Rabu (5/3/2025).

Bukan hanya soal pemulangan, Pemerintah juga harus memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari kondisi fisik dan kebutuhan dasar para korban agar pekerja ini terlindungi dari segi hukum.

“Pemerintah harus aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional yang menangani isu pekerja migran. Bangun pula komunikasi yang baik antara pemerintah dan keluarga korban di Pangkalpinang, sehingga jangan sampai mereka dibiarkan dalam ketidakpastian. Pemerintah harus memberikan informasi yang transparan agar keluarga merasa tenang,” katanya.

Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang, terutama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), ia menilai pengawasan terhadap peluang kerja ke luar negeri harus lebih diperketat agar kasus serupa tidak terulang kedepan.

“Harus ada regulasi yang lebih jelas, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui jika pekerja ini merupakan pekerja ilegal dengan perekrutan terselubung, yang ditawarkan sebagai pekerja Scammer Judi Online.

Pada 28 Februari lalu sebanyak 2 pekerja sudah dipulangkan ke tanah air, sementara untuk pekerja lainnya masih tertahan di wilayah Myawaddy perbatasan Myanmar-Kamboja dan merupakan wilayah berkonflik yang dipegang oleh kelompok bersenjata. (dnd)