PANGKALPINANG, LASPELA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 serta melakukan persiapan Pilkada Ulang di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, dalam rapat bersama Pj Gubernur Babel, Kamis (13/2/202).
Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, Shitya Sandra Kesuma, Romy Sukarno, Ahmad Doli Kurnia Tanjung serta beberapa anggota lainnya, langsung rapat bersama dengan Penjabat Gubernur Babel Sugito, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dandrem, Forkopimda, Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pj Walikota Pangkalpinang, Pj Bupati Bangka serta instansi dan stakeholeder terkait di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
“Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kepulauan Bangka telah terlaksana dengan aman. Namun dapat saya sampaikan, bahwa ada beberapa kondisi dimana pada pelaksanaannya kondisi cuaca buruk, mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih untuk hadir mencoblos di TPS yang terdampak,” kata Pj Gubernur Babel, Sugito saat rapat berlangsung.
Sugito menuturkan, kondisi tersebut mengakibatkan persentasi partisipasi pemilih di Kepulauan Babel hanya mencapai 60%, dengan partisipasi terendah ada di Kabupaten Bangka hanya 52,2%.
“Serta ada dua wilayah yang akan diadakan pemilihan ulang dan juga ada dua wilayah yang mengajukan Perkara Sengketa Pilkada,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy mengungkapkan bahwa kondisi di Babel ini merupakan kondisi khusus, mengingat ada dua wilayah yang dimenangkan oleh kotak kosong.
“Sehingga perlu menjadi atensi kita bersama terkait solusinya, karena akan berimbas pada pendanaan hingga kondisi sosial politik,” katanya.
Pada kesempatan tersebut dirinya juga meminta agar tiap Kepala Daerah terkait, agar dapat memaparkan postur anggaran untuk pelaksanaan PSU pada 27 Agustus 2025 mendatang.
“Serta dapat melakukan penyisiran pada anggaran, untuk meminimalisir kekurangan dana pada pelaksanaan pilkada ulang ini,” ungkapnya.
Sementara untuk tindak lanjut mengenai Pilkada pemilihan Gubernur yang saat ini masih running di Mahkamah Konstitusi,Rifqinizamy meminta untuk menunggu keputusan MK pada 24 Februari mendatang.
“Untuk itu, kepada KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan stakeholder kami minta agar melakukan pemetaan, supervisi serta mitigasi, terhadap gangguan yang mungkin terjadi saat pelaksanaan Pilkada mendatang,” tutupnya. (chu)
