TOBOALI, LASPELA – Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2025 berbeda dibandingkan KKD 2024, hal ini akan mempengaruhi pendapatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Basel tahun 2025.
Adanya pengurangan dari KKD ini juga berdasarkan pengurangan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI). Ketika anggota DPRD yang baru saja dilantik berniat menggadaikan SK -nya ke bank, sepertinya penurunan KKD ini wajib menjadi pertimbangan. Sebab ketika ada hutang di bank maka gaji juga akan ikut terpotong untuk membayar hutang tersebut setiap bulan.
Berdarkan informasi yang dihimpun bahwa pendapatan anggota DPRD Basel per bulan kurang lebih Rp 39 juta. Ketika SK digadaikan dengan pinjaman maksimal Rp 1,4 Miliar, maka angsuran perbulannya Rp33 juta yang artinya sisa gaji anggota DPRD Basel hanya bersisa Rp6 juta.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Basel Samson Asrimono menyebutkan, tidak ada larangan bagi anggota dewan terpilih dari Demokrat untuk menggadaikan SK tersebut.
“Kita dari Demokrat tidak ada larangannya untuk menggadaikan SK tersebut,” ucapnya, Rabu (18/9/2024).
Kendati demikian, ia tetap mengingatkan kepada dewan terpilih khususnya dari Demokrat agar mengkaji ulang apabila ingin mengadaikan SK tersebut. Walaupun dari DPP sendiri tidak mengeluarkan instruksi mengenai larangan gadai SK ke bank.
“Mengenai adanya larangan gadai SK dari PDIP, itu kan untuk internal mereka saja, sedangkan DPP Demokrat tidak mengeluarkan intruksi tersebut,” ucapnya.
Ia mengimbau, pertimbangan gadai SK ke Bank bukan tanpa alasan karena harus berkonsultasi dulu dengan Sekretaris DPRD Basel dulu.
“Lebih baik dipertimbangkan dulu, karena dengan adanya hutang di bank sudah pasti gaji perbulan mereka akan ikut terpotong setiap bulannya,” terang Samson.
Mengenai hal tersebut Samson juga menyebutkan, bahwa pada tahun 2025 nanti dari sedang ke rendah artinya terjadi penurunan sekitar Rp3 juta-an.
“Untuk lebih jelasnya ada di Sekwan,” ungkap Samson.
“Jadi saya mengimbau agar mengkaji ulang apabila ingin menggadaikan SK tersebut ke Bank, yang dikhawatirkan anggota dewan tersebut tidak terbayar hutang tersebut,” tambahnya. (pra)
