PANGKALPINANG, LASPELA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus melakukan persiapan pelantikan anggota dewan terpilih periode 2024-2029.
Berdasarkan hasil Pemilu terakhir, 9 anggota petahana kembali terpilih, sementara 36 lainnya adalah wajah baru, dengan total 45 anggota dewan.
Plt Sekretaris DPRD Babel, Dedy Apriandy mengatakan bahwa berkas anggota terpilih telah dikirim ke Gubernur Babel. Saat ini, proses menunggu penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan dari Kemendagri.
“Kita masih menunggu SK pemberhentian untuk periode 2019-2024 sekaligus (SK) untuk peresmian (anggota dewan) periode 2024-2029 dari Kemendagri,” kata Dedy saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa (10/9/2024).
Dedy menyampaikan, pelantikan anggota dewan terpilih dan pemberhentian anggota lama akan dilaksanakan pada Selasa 24 September 2024 bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan anggota dewan periode 2019-2024.
“Periode 2019-2024 habisnya di tanggal 24 September, disitu nanti sekaligus untuk pemberhentian dan pengambilan sumpah yang baru. Nanti secara bersama-sama dipandu untuk pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,” ujarnya.
Lanjut Dedy, sampai saat ini pihaknya terus melakukan persiapan seperti pada umumnya.
“Untuk tamu undangan nanti tentu yang kita undang anggota dewan terpilih beserta istri, dan anggota dewan yang tidak terpilih pun tetap kita undang, partai politik, serta dari KPU dan Bawaslu juga kita undang, serta tamu undangan lainnya. Ini kita batasi karena untuk kapasitas ruangan kita terbatas maksimal hanya 450 orang,” jelasnya.
Selain itu, Dedy menambahkan, untuk wakil rakyat terpilih nanti akan mendapatkan seragam, pin dan name tag, karena berdasarkan surat edaran dari Kemendagri anggota dewan wajib menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
“Untuk segaram sudah dipersiapkan. Dan sejak dua bulan lalu mereka sudah mulai mengukur baju. Mungkin ini sudah selesai, dan ada beberapa penyesuaian, tapi yang pasti semuanya sudah selesai,” terang Dedy.
Selain itu, terkait dengan pembekalan, Dedy membenarkan hal tersebut yang mana sudah dijadwalkan oleh Kemendagri tanggal 30 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 yang bertempat di Badan Diklat Kemendagri.
Adapun untuk pembekalan tersebut bersifat seperti pengetahuan umum, pengenalan lembaga, tupoksi serta hak-hak mereka apa saja.
“Kalau tingkat provinsi sesuai dengan arahan dari Kemendagri akan diambil alih oleh Badan Diklat Kemendagri, sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota diambil alih oleh Badan Diklat Provinsi,” tutupnya. (chu)
