MENGUATNYA kembali wacana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 tentu tak sekedar dipahami semata-mata sebagai pembukaan peluang kerja baru atau regenerasi birokrasi karena adanya kekosongan SDM akibat pensiun ataupun akibat kian terbatasnya pasar atau ruang kerja formal. Tentu kebijakan ini perlu direfleksikan lebih jauh dan serius di tengah krisis fiskal dan tekanan ekonomi Nasional. Tentunya konteks kebijakan tersebut merefleksikan sisi problematis terkait betapa kompleksnya negara yang sedang berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan aparatur, kapasitas fiskal, dan arah reformasi birokrasi jangka panjang ke depan di tengah krisis dan defisit anggaran negara yang terus mengintai, hutang kian membengkak dan jatuh tempo, dan tekanan ekonomi-politik global yang terus melemahkan posisi nilai tukar rupiah, serta mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Bayangkan saja misalnya hingga akhir tahun 2025 saja defisit APBN kita mencapai Rp.695, 1 triliun atau berkisar 2,92 persen terhadap produk domestik bruota (PDB) kita (lihat: Tempo, Januari 2026.)
Rekrutmen ASN tentu bukan sekadar soal menambah jumlah pegawai pemerintah demi dan atas nama pelayanan publik. Perlu dipastikan betul seberapa mampu negara menggaransi bahwa setiap formasi CPNS yang dibuka benar-benar berbasis kebutuhan riil, kompetensi, basis pemencaran SDM yang adil dan tentunya dengan produktivitas kerja yang terukur. Di tengah tekanan fiskal yang kian membebani anggaran pemerintah, termasuk APBD, dan ketika belanja pegawai terus menyerap porsi terbesar anggaran negara di banyak daerah, hingga acapkali justru mempersempit ruang pembangunan publik yang harusnya bisa lebih produktif dan padat karya. Untuk itulah, pembukaan seleksi CPNS jelas tidak bisa dilakukan secara serampangan demi hasrat politis jangka pendek. Belum lagi kebijakan populis tersebut berpotensi menguras anggaran fantantis, namun tidak berkaitan erat dengan penguatan kualitas layanan publik yang lebih mensejahterahkan publik warga (Rendy, 2010).
Kalkulasi Fiskal dan Kebutuhan yang Rasional
Itulah mengapa rekrutmen CPNS harus dikalkulasi secara lebih cermat, rasional, dan berorientasi jangka panjang agar tidak terjebak pada pemborosan anggaran yang tidak efisien dan kurang produktif. Rasa-rasanya pihak pemerintah daerah juga harus lebih cermat dan hati-hati betul untuk melakukan kalkulasi fiskal sebelum mengajukan formasi yang benar-benar krusial dan sangat strategis bagi kebutuhan layanan publik rakyat di daerah. Tanpa penyelarasan antara kalkulasi fiskal, proyeksi pensiun alami, pemetaan jabatan teknis-fungsional, kebutuhan pelayanan publik berbasis data, serta rasio ideal aparatur terhadap jumlah penduduk, rekrutmen ASN justru beresiko memperpanjang persoalan struktural birokrasi yang kerapkali ‘gemuk’ secara kuantitas, tetapi belum tentu efektif secara kualitas.
Sekitar sebulan yang lalu, saya ingat betul kegundahan seorang rekan birokrat yang mengabdi di pemerintah provinsi yang masih kerap menyaksikan rekan-rekan kerjanya di kantor– saat jam-jam kerja produktif pagi hari justru sudah sibuk bermain game online, scroll media sosial, bahkan ada yang ‘leyeh-leyeh’ santai begitu saja karena alasan terbatasnya anggaran yang juga notabene juga membatasi ruang gerak mereka. Tentu ini potret kecil dari gambaran ironis betapa sebenarnya seberapapun banyaknya kita merekrut aparatur pelayanan negara, jika spirit dedikasi dan pengabdiannya kecil dan biasa-biasa, mentalnya pragmatis dan oportunis sehingga kerjanya begitu perhitungan (mata duitan), tentu ini sangat tidak baik dan merugikan publik rakyat.
Oleh karena itu, rekrutmen ASN semestinya benar-benar mampu merepresentasikan apa yang menjadi kebutuhan riil birokrasi, kualitas kompetensi (meritokrasi), serta kemampuan melakukan kerja-kerja pelayanan publik yang efektif, tidak perhitungan dalam bekerja, serta memiliki spirit moral dan profesionalitas yang tinggi. Itulah mengapa proses seleksi ASN tidak dipandang sekedar jalan cepat menyerap pengangguran atau sekedar menjadi ruang aman bagi generasi muda untuk mencari kepastikan ekonomi dan stabilitas hidup. Lebih dari itu, negara membutuhkan sosok dan postur aparatur negara yang siap bekerja dan melayani, ASN dengan spirit ‘politik netral-aktif’ (Purwo Santoso, 2013) yang kuat dan berintegritas, serta berorientasi kuat terhadap pengabdian bagi kepentingan rakyat.
Di satu sisi, kebutuhan pelayanan publik warga kita terus meningkat, tetapi di sisi lain kultur birokrasi kita masih kerap dibayangi watak administratif yang gemuk, pemalas, boros anggaran dan bekerja lamban tidak efisien, bahkan rentan terhadap praktik koruptif. Padahal seorang Sejarawan Denys Lombard (lihat: Wibisono, dkk., 2013) sudah sejak lama mengingatkan betapa pentingnya sosok mereka para pamong atau ASN sebagai sosok pegawai yang baik, tindak-tanduknya selalu untuk kepentingan rakyat, ulet, berwibawa dan selalu bijaksana dalam bekerja. Jadi, percuma saja pertumbuhan jumlah pegawai yang besar, namun tetap miskin efektivitas dan produktivitasnya. Tentu juga, tanpa reformasi birokrasi yang serius (pusat-daerah), maka pembukaan CPNS justru akan beresiko jadi kebijakan populis yang justru membahayakan keuangan negara ketimbang benar-benar memperkuat struktur lembaga pelayanan publik yang profesional dan bermutu tinggi (Rendy, 2025). Dalam perspektif birokrasi Weberian, ASN idealnya bertumpu pada spirit meritokrasi dan etika pelayanan publik yang rasional dan berkualitas. Maka, kaitannya dengan wacana pembukaan rekrutmen CPNS 2026 perlu dibaca sebagai ujian negara untuk menciptakan birokrasi yang ramping, profesional, dan berpihak pada pelayanan publik. (*)
