PANGKALPINANG, LASPELA — Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Patijaya mengajak generasi muda ikut mengawasi distribusi dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Ajakan tersebut disampaikan Bambang saat menjadi narasumber dalam kegiatan Energy Talks 2026 yang digelar BEM Universitas Pertiba, sekaligus peresmian gedung laboratorium kampus di Pangkalpinang, Rabu (13/5/2026).
Seminar bertema “Generasi Muda sebagai Pengawal Kebijakan Publik di Sektor Energi dan Investasi” itu menyoroti pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan energi nasional.
“Peran generasi muda sangat penting bagaimana mengawasi BBM jangan sampai salah pemasokan. Dan ini harus di kawal jangan ada oknum tertentu yang memanfaatkan margin ini,” ujar Bambang Patijaya dalam paparannya.
Menurut Bambang, pemerintah saat ini terus berupaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional, termasuk BBM dan LPG, di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu.
“Hari ini kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya disaat negara lain sedang kesusahan masalah BBM, tapi kita mampu memberikan kepastian terhadap suplay maupun harga yang dapat menopang mengingat situasi ekonomi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Harga BBM subsidi seperti Biosolar dipastikan tidak mengalami kenaikan karena telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Untuk BBM ini pemerintah pastikan tidak ada kenaikan, karena hal ini menyangkut daya beli masyarakat dan dampak sosial yang besar,” jelas BPJ, sapaan akrabnya.
Politikus asal Bangka Belitung itu juga menekankan bahwa perubahan harga BBM tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa melalui mekanisme dan revisi aturan yang berlaku.
Selain menjaga harga tetap stabil, pemerintah juga terus memastikan distribusi energi berjalan lancar hingga ke daerah-daerah. Tantangan global seperti fluktuasi harga minyak dunia dan kondisi geopolitik internasional disebut menjadi faktor yang harus diantisipasi bersama.
Meski demikian, Bambang memastikan kondisi energi nasional saat ini masih aman dan pasokan BBM maupun LPG tersedia tanpa kelangkaan signifikan.
“Kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi dilandasi keinginan pemerintah untuk memastikan akses energi yang adil, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” terangnya.
BPJ juga menyebut harga BBM non subsidi tetap mengikuti mekanisme pasar, namun berada dalam pengawasan pemerintah sehingga tidak bisa dinaikkan secara sepihak.
“Pertamina maupun SPBU swasta tidak bisa serta merta menaikkan harga. Semua ada mekanismenya,” sebutnya.
Untuk memperkuat pengawasan distribusi energi, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi turut menggandeng aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.
“Tentu kita (DPR RI) juga mendorong agar penyalahgunaan BBM subsidi dapat dijerat dengab tindak pidana korupsi agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku,” tutupnya. (chu)
