PANGKALPINANG, LASPELA — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyalurkan bantuan sosial kepada ratusan nelayan yang terdampak masa paceklik akibat pasang tinggi yang terjadi pada November hingga Januari lalu.
Bantuan tersebut disalurkan kepada 249 nelayan yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Pangkalpinang.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengatakan bantuan ini diberikan kepada nelayan yang tidak dapat melaut selama beberapa bulan terakhir akibat kondisi cuaca dan pasang laut yang tinggi.
“Ini bantuan untuk nelayan yang kemarin mengalami masa paceklik, sehingga mereka tidak bisa melaut di beberapa wilayah di Pangkalpinang seperti Kelurahan Temberan, Air Itam dan beberapa kelurahan lainnya,” kata Prof Saparudin saat penyaluran bantuan, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya nelayan. Setiap paket bantuan memiliki nilai sekitar Rp1,3 juta.
Bantuan tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan, mulai dari jaring nelayan, bahan makanan, beras, nutrisi hingga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng.
“Sebagian besar penerima adalah nelayan, ada juga beberapa lansia yang kita berikan bantuan. Nilai bantuan per paket sekitar Rp1.300.000,” ujarnya.
Menurut Saparudin, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat nelayan yang setiap tahunnya terdampak kondisi pasang tinggi sehingga tidak dapat melaut.
“Kita berharap bantuan sosial ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, khususnya nelayan yang terdampak kondisi pasang tinggi setiap tahunnya,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat lebih dari 400 calon penerima bantuan yang diusulkan.
Namun setelah dilakukan proses verifikasi, tahap pertama bantuan diberikan kepada 249 orang.
“Kemarin datanya ada lebih dari 400, tapi setelah kita lakukan verifikasi, yang masuk tahap pertama ini sebanyak 249 orang,” jelasnya.
Saparudin menegaskan bahwa nelayan memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Pangkalpinang maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Saat ini terdapat lebih dari 900 nelayan yang tersebar di lima wilayah, yakni Kelurahan Sinar Bulan, Air Itam, Temberan, Ketapang dan Selindung.
“Nelayan di Pangkalpinang cukup banyak, ada lebih dari 900 orang. Mereka tersebar di lima titik lokasi dan sebagian besar merupakan nelayan mingguan yang berangkat melaut pada Senin dan kembali pada Jumat,” katanya.
Selain bantuan sosial, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga terus mengusulkan berbagai program dukungan bagi nelayan, seperti bantuan alat tangkap, mesin kapal, hingga perahu.
“Ke depan kita juga terus mengusulkan bantuan alat tangkap, mesin kapal dan perahu. Selain itu kita juga sedang mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan dekat Rusunawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Sentra Mulya Jaya di bawah naungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Siti Indriasari, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.
“Kami memadupadankan data penerima manfaat dengan data sosial ekonomi nasional. Selama mereka masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 dan kebutuhannya bisa kami penuhi, maka bantuan akan disalurkan,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan yang diberikan menyesuaikan kebutuhan masyarakat nelayan yang pada waktu tertentu tidak dapat melaut, sehingga membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kondisi nelayan ada waktunya tidak bisa melaut, sehingga bantuan ini difokuskan pada kebutuhan nutrisi, sembako dan juga beberapa perlengkapan seperti jaring yang mereka butuhkan,” katanya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan sekaligus mendorong peningkatan perekonomian di kawasan pesisir Kota Pangkalpinang.
“Kami berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong adanya kemajuan perekonomian serta peluang kewirausahaan di wilayah nelayan,” tutupnya. (dnd)
