PANGKALPINANG, LASPELA — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya membeberkan empat hal penting yang harus diperhatikan dalam rencana produksi logam tanah jarang di Indonesia.
Hal itu disampaikannya usai Komisi XII DPR RI memanggil Kepala Badan Industri Mineral (BIM) beberapa waktu lalu.
Tokoh nasional asal Bangka Belitung ini menegaskan, pengelolaan logam tanah jarang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut aspek cadangan, regulasi, teknologi hingga investasi.
“Di dalam pengelolaan logam tanah jarang ada empat hal yang harus diperhatikan,” tegas Bambang, Selasa (3/3/2026).
Pertama, terkait cadangan. Ia menegaskan, data cadangan logam tanah jarang saat ini masih bersifat hipotetik sehingga perlu validasi lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
“Hari ini datanya masih data hipotetik. Jangan sampai kita salah dalam data, harus tahu dulu secara pasti,” jelasnya.
Kedua, soal regulasi. Ia menjelaskan, ada tiga sumber logam tanah jarang, yakni sumber primer, sekunder dan tersier.
Sumber primer berasal dari pertambangan langsung. Namun, hal ini menjadi persoalan karena logam tanah jarang merupakan mineral ikutan dari mineral utama.
Misalnya, dalam pertambangan timah ditemukan monazite, dan di dalam monazite terkandung logam tanah jarang.
“Untuk monazite saja IUP-nya kita masih belum ada, bagaimana logam tanah jarangnya?” ujarnya.
Sumber sekunder berasal dari sisa hasil produksi atau tailing.
Namun, hingga kini belum ada perizinan yang jelas untuk pengelolaan tailing karena materialnya berasal dari berbagai lokasi.
Sementara sumber tersier berasal dari scrap atau limbah logam dan barang elektronik bekas yang mengandung unsur tanah jarang.
Ketiga, terkait teknologi. Menurutnya, penguasaan teknologi menjadi faktor kunci.
Ia mengingatkan agar Badan Industri Mineral tidak mudah menerima berbagai tawaran kerja sama tanpa kajian matang.
“Jangan sampai semuanya main proyek,” tegasnya.
Keempat, terkait investasi. Bambang menyebut skema investasi perlu dirancang dengan hati-hati, termasuk kemungkinan melibatkan lembaga seperti Danantara atau pihak lain yang memiliki kapasitas pendanaan.
“Yang pasti, jika empat hal ini bisa dijawab dengan baik, maka kita bisa melakukan produksi logam tanah jarang secara optimal,” tukasnya. (mah)
