Di bawah terik matahari Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, debu tanah bukan sekadar kotoran yang menempel di baju. Bagi masyarakat Desa Perlang, debu itu adalah harapan.
Di sela-sela mesin TI Sebu dan TI Upin-Ipin yang menderu ala kadarnya, ada denyut nadi ekonomi yang jauh lebih jujur daripada sekadar angka statistik pertumbuhan wilayah.
Sebuah realitas pahit yang sering kali luput dari meja-meja birokrasi yang dingin di pusat sana. Rakyat kecil yang mengais sisa-sisa kejayaan timah di atas tanah mereka sendiri. Bukan dengan alat berat, bukan dengan modal miliaran, melainkan dengan cucuran keringat dan alat seadanya.
Wajah Manusia di Balik Lubang Tambang
Mari kita tepikan sejenak perdebatan soal regulasi dan bayangkan sebuah pemandangan di lokasi tambang rakyat: Rombongan ibu-ibu datang membawa bakul berisi kue. Mereka tidak meminta uang, mereka menukar panganan itu dengan sedikit sisa timah yang disebut “reman kue”.
Ada kebahagiaan yang menyesakkan dada saat melihat seorang penambang tersenyum mengunyah kue sambil terus menyemprotkan air ke tanah, sementara di sudut lain, para janda dan anak-anak menadahkan mangkok plastik, menunggu “selenggam” timah untuk dibawa pulang.
Bagi mereka, timah bukan soal kekayaan menumpuk. Timah adalah uang sekolah anak esok pagi. Timah adalah asap yang mengepul dari dapur hari ini. Timah adalah nyawa yang dipertahankan di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik.
Menggugat Dosa “Kucing-kucingan”
Pertanyaan besar yang dilemparkan “Apa dosa rakyat kecil hingga harus kucing-kucingan mencari nafkah?”
Di Sumatera Selatan, masyarakat bisa menambang minyak dengan legalitas melalui kerja sama dengan BUMN.
Mengapa di Bangka Belitung, rakyat yang menambang di tanahnya sendiri—tanpa bekingan, tanpa pemodal besar—harus merasa seperti pencuri di rumah sendiri?
Pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kini bola panasnya ada di tangan Kementerian ESDM. Namun, regulasi sering kali berjalan setingkat kura-kura, sementara urusan perut tidak bisa menunggu hingga hari raya.
Antara Harapan dan Transisi
Tentu, kita tidak bisa selamanya bergantung pada perut bumi. Warga harus mulai melirik sawit, hortikultura, hingga UMKM. Lahan harus dimanfaatkan, masa depan harus diversifikasi. Namun, transisi itu butuh waktu, butuh modal, dan yang terpenting: butuh perut yang kenyang hari ini agar bisa berpikir untuk besok.
Meminta rakyat berhenti menambang tanpa memberi solusi instan yang setimpal sama saja dengan meminta mereka berhenti bernapas.
Menguji Hati Nurani
Pada akhirnya, ini bukan hanya soal tata kelola pertambangan atau urusan izin usaha. Ini adalah soal kemanusiaan. Sambil menunggu regulasi yang entah kapan mengetuk pintu desa, ada ribuan nyawa yang menggantungkan hidup dari sisa-sisa kejayaan masa lalu.
Haruskah kita terus menutup mata dan membiarkan para pejuang nafkah ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan? Ataukah sudah saatnya nurani para pemangku kebijakan bicara lebih keras daripada lembaran kertas birokrasi?
Karena bagi seorang ibu penjual kue di Lubuk Besar, satu genggam timah lebih berharga daripada seribu janji regulasi yang tak kunjung terealisasi. (*)
