PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perdana Pendidikan Tahun 2026 sebagai upaya menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan di seluruh satuan pendidikan.
Rakor yang berlangsung di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (26/1/2026), diikuti oleh 123 kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Pangkalpinang.
Kepala Disdikbud Pangkalpinang, Erwandy, mengatakan rakor tahunan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan daerah dengan visi dan misi kepala daerah, termasuk mendukung terwujudnya Smart City Pangkalpinang 2030.
“Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tentang arah pembangunan pendidikan ke depan,” ujarnya.
Erwandy menyampaikan bahwa kontribusi seluruh satuan pendidikan berdampak signifikan terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang.
Pada tahun 2025, IPM Pangkalpinang tercatat sebesar 81,64, tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, Harapan Lama Sekolah mencapai 13,50 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 10,90 tahun.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta.
“Ini adalah kontribusi nyata semua satuan pendidikan. Karena itu, ke depan tidak boleh ada lagi sekolah favorit. Mutu semua sekolah harus setara,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Disdikbud membahas lima isu strategis, di antaranya penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, sinkronisasi program prioritas kepala daerah, tata kelola dan akuntabilitas dana BOS dan BOSD menjelang audit BPK, serta penguatan mutu dan pemerataan pendidikan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat membuka rakor secara resmi menekankan pentingnya menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak.
“Sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Mereka harus merasa aman dan nyaman saat berada di sekolah,” katanya.
Dessy juga menyoroti masih adanya laporan masyarakat terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah.
Ia meminta kepala sekolah aktif melaporkan kondisi tersebut kepada Disdikbud agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran.
“Kami terbuka menerima laporan. Kalau belum tertangani, minimal ada respon dan komunikasi,” tegasnya.
Selain itu, Wakil Wali Kota mendorong penguatan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, penerapan kurikulum sesuai regulasi, serta pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ramah anak dan bebas dari praktik perundungan.
“Sekolah ramah anak bukan pilihan, tapi keharusan. Jangan ada bullying di lingkungan sekolah,” katanya. (dnd)
