PANGKALAN BARU, LASPELA – Reses Masa Sidang I Tahun 2026 Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Me Hoa, di Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (16/1/2026) sore, menjadi ruang terbuka bagi warga menyuarakan persoalan nyata yang selama ini mereka hadapi.
Warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari krisis lahan pemakaman, sulitnya akses pendidikan, layanan BPJS gratis, kebutuhan infrastruktur dasar, hingga persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat multikultural.
Isu paling mendesak yang mencuat adalah keterbatasan lahan pemakaman di RT 9 Desa Jeruk. Kondisi ini dinilai semakin kritis karena Desa Jeruk tidak hanya melayani pemakaman warga setempat, tetapi juga warga dari luar daerah dan lintas agama.
“Lahan pemakaman kami sudah sangat terbatas, sementara aturan semakin ketat. Ironisnya, izin perumahan cepat keluar, tapi lahan pemakaman untuk semua agama seperti diabaikan,” keluh warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Me Hoa menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk ketersediaan lahan pemakaman yang layak dan inklusif, tidak boleh diabaikan oleh negara.
“Desa Jeruk ini unik, multikultural dan multiagama. Pemerintah daerah harus hadir dan memikirkan solusi jangka panjang. Jangan sampai kebutuhan paling mendasar masyarakat terpinggirkan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain persoalan sosial, warga juga menyoroti kebutuhan peningkatan infrastruktur. Me Hoa menyampaikan bahwa aspirasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas PUPR Babel dengan penganggaran Rp1 miliar untuk pengaspalan jalan menuju SMA dan kawasan kolam renang aquatic.
“Selain itu juga mengalokasikan Rp80 juta dari Pokok Pikiran (Pokir) untuk mendukung peralatan olahraga dan kesenian Barongsai di Desa Jeruk,” jelasnya.
Dalam forum yang sama, kelompok lanjut usia turut menyampaikan harapan akan bantuan BLT, rehabilitasi masjid di RT 1, serta perbaikan jalan lingkungan dan gang permukiman yang dinilai masih kurang memadai.
Di sektor kesehatan, warga mengeluhkan masih adanya masyarakat yang kehilangan akses BPJS gratis, padahal layanan tersebut sangat vital bagi kelompok rentan, khususnya lansia.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Babel menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Bagi warga yang belum ter-cover BPJS, silakan segera melapor. Tahun 2026 ini ada sekitar 90 ribu jiwa yang dicover, termasuk 11.333 jiwa di Bangka Tengah.
Tak hanya itu, Pemprov Babel juga merencanakan pembangunan satu rumah sakit baru yang ditargetkan beroperasi paling lambat tahun 2029, serta pengembangan layanan laboratorium kesehatan klinik, mulai dari pemeriksaan darah, tiroid, kanker, hingga kemoterapi. Masyarakat juga didorong memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Sementara di bidang pendidikan, para orangtua menyampaikan beban biaya sekolah anak-anak mereka di jenjang SMA kelas X hingga XII. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Babel menyampaikan bahwa tersedia skema bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Lazismu yang dapat dikonsultasikan langsung ke pihak sekolah.
Menutup reses, Me Hoa menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga tidak akan berhenti di forum dialog, melainkan akan dikawal hingga ke tingkat kebijakan provinsi.
“Sebagai wakil rakyat, tugas saya memastikan suara masyarakat tidak berhenti di forum ini. Kita ingin Bangka Tengah maju, adil, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” tutupnya. (chu)
