PANGKALPINANG, LASPELA – Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, memberikan penjelasan menenangkan terkait penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil melalui proses panjang dan pertimbangan yang matang demi menjaga keseimbangan pembangunan dan keberlanjutan pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah kota dan DPRD berupaya menemukan jalan tengah di tengah kondisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan.
Baik pendapatan asli daerah (PAD) maupun dukungan anggaran pusat menunjukkan tren yang membuat ruang fiskal semakin terbatas.
“Setiap keputusan yang diambil tetap berorientasi pada menjaga pelayanan kepada masyarakat, sembari tetap memperhatikan kesejahteraan ASN,” ujar Abang Hertza.
Abang Hertza menjelaskan, wacana penyesuaian TPP sebenarnya telah bergulir sejak masa Penjabat Wali Kota M. Unu Ibnudin.
Pada saat itu, pembahasan antara Pemkot dan DPRD sempat mengarah pada opsi pemotongan hingga 30 persen sebagai langkah antisipasi menghadapi tekanan anggaran.
Namun ketika Wali Kota Prof Saparudin dan Wakil Wali Kota Cece Dessy mulai menjabat, kebijakan tersebut belum langsung diterapkan.
Pemkot kala itu memilih menjaga stabilitas kesejahteraan ASN agar pelayanan tetap berjalan optimal.
Memasuki tahun anggaran berjalan, tekanan fiskal kian terasa. Pemerintah kota pun perlu kembali meninjau ulang struktur belanja daerah.
Setelah sejumlah pertemuan mendalam antara Pemkot dan DPRD, diputuskan bahwa penyesuaian TPP ASN dilakukan sebesar 20 persen lebih rendah dari proposal awal.
“Ini hasil dari banyak diskusi. Tujuannya bukan mengurangi hak ASN, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah, agar pembangunan dan pelayanan tetap bisa berjalan,” jelas Hertza dengan nada hati-hati.
Abang Hertza menegaskan bahwa keputusan ini tidak lahir secara tiba-tiba.
Menurutnya, Pemkot dan DPRD sejak awal berusaha menyusun solusi yang proporsional, dengan menimbang tantangan fiskal tanpa mengabaikan kebutuhan para ASN.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa ini bagian dari menjaga keseimbangan. Kota kita harus tetap bergerak, dan ASN tetap menjadi bagian penting dalam pelayanan,” ujarnya.
Dengan penyesuaian ini, Pemkot berharap dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat, sehingga pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meski menghadapi penurunan pendapatan daerah. (dnd).
Leave a Reply